Mengenal Pemerintahan Persatuan Nasional Malaysia yang Dibentuk Anwar Ibrahim

Anton Suhartono ยท Jumat, 25 November 2022 - 06:07:00 WIB
Mengenal Pemerintahan Persatuan Nasional Malaysia yang Dibentuk Anwar Ibrahim
Anwar Ibrahim membentuk pemerintahan persatuan nasional terdiri atas koalisi dan partai kecil (Foto: Reuters)

KUALA LUMPUR, iNews.id - Anwar Ibrahim memastikan dirinya didukung mayoritas anggota parlemen Dewan Rakyat untuk membentuk pemerintahan. Dukungan itu pula yang mengantarkannya menjadi perdana menteri ke-10 Malaysia.

Dia yang akan memimpin pemerintahan persatuan nasional, terdiri atas beberapa koalisi dan partai di Malaysia, ke depan. Pemerintahan persatuan nasional terdiri atas koalisi yang dipimpin Anwar yakni Pakatan Harapan serta Barisan Nasional, Gabungan Partai Sarawak (GPS), serta partai kecil seperti Warisan, Muda, dan kelompok independen.

“Kami mengapresiasi fakta bahwa sekarang mendapat komitmen dari 30 anggota parlemen Barisan Nasional,” katanya, dalam konferensi pers usai dilantik sebagai perdana menteri oleh Raja Malaysia Sultan Abdullah, Kamis (24/11/2022), seperti dikutip dari The Star.

Dia menambahkan, kelompok koalisi lain yakni Gabungan Rakyat Sabah (GRS) juga menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan pemerintahan persatuan nasional.

“Saya memiliki pandangan yang sangat terbuka. Ini adalah pemerintah persatuan nasional dan semua disambut dengan syarat bersedia memenuhi aturan dasar good governence, tidak ada korupsi dan Malaysia untuk semua warga,” ujarnya.

Anwar menegaskan akan terus menjunjung tinggi status Melayu sebagai bahasa resmi, Islam sebagai agama resmi, keistimewaan bagi etnis Melayu dan Bumiputera, serta jabatan para raja sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Federal.

“Padahal usia Malaysia sudah lebih dari 6 dekade. Setiap warga Malaysia, terlepas dari (latar belakang) etnis, keyakinan agama, atau wilayah, khususnya di Sabah dan Sarawak, harus merasa bahwa mereka tidak diabaikan dengan cara apa pun. Tidak boleh ada yang terpinggirkan di bawah pemerintahan saya,” tuturnya.

Dia melanjutkan, fokus pemerintahannya adalah ekonomi dan akan melakukan berbagai upaya pun untuk membangkitkan kembali perekonomian.

Pemerintahan persatuan nasional, terdiri atas partai-partai dari kubu politik yang berseberangan, merupakan wujud pembagian kekuasaan dalam memerintah bersama. Ini merupakan pembagian kekuasaan yang unik, terbentuk saat tidak ada satu koalisi maupun partai yang memperoleh kursi mayoritas di parlemen sebagai syarat untuk membentuk pemerintahan.

Pakar tata negara Malaysia Shamrahayu Ab Aziz mengatakan, pemerintah persatuan nasional merupakan pilihan utama sebagai solusi dari kebuntuan politik pasca-pemilu.

“Untuk itu, partai politik dan pelaku politik berperan penting untuk merayakan perbedaan dan mempererat persatuan,” ujarnya.

Editor : Anton Suhartono

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda