Menlu Madagaskar Dipecat gegara Voting di PBB soal Pencaplokan Wilayah Ukraina oleh Rusia

ANTANANARIVO, iNews.id - Presiden Madagaskar Andry Rajoelina memecat Menteri Luar Negeri (Menlu) Richard Randriamandrato. Alasannya Randriamandrato memilih tidak mengakui hasil referendum empat wilayah Ukraina untuk bergabung ke Rusia dalam voting di Majelis Umum PBB pekan lalu.

Laporan media Orange, mengutip pernyataan seorang sumber pemerintah, Rajoelina telah mengeluarkan dekret pemberhentian Randriamandrato. Bahkan dektet itu di-posting di akun Facebook kantor presiden.

Baca Juga

4 Fakta Jet Tempur China J-20 Mampu Terbang Tanpa Terdeteksi Radar Korea Selatan

Rajoelina kemudian menunjuk Menteri Pertahanan Richard Rakotonirina sebagai penjabat menlu.

Seorang sumber mengatakan, Randriamandrato menentukan pilihan sendiri saat voting di Majelis Umum PBB tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan pemerintah dan presiden. Madagaskar sejak awal bersikap netral terkait konflik Rusia-Ukraina. 

Baca Juga

Rusia Gunakan Hak Veto untuk Batalkan Resolusi PBB soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Sementara itu Randriamandrato menjelaskan, dia memilih untuk menentang hasil referendum berdasarkan suara hati nuraninya.

“Saya membuat keputusan ini untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Saya menganggap pemungutan suara tersebut tidak akan membahayakan kepentingan bangsa. Sisanya sejarah yang akan menilai,” kata Randriamandrato, kepada stasiun radio berbahasa Prancis, RFI, seperti dilaporkan kembali Sputnik, Rabu (19/10/2022).

Baca Juga

Rusia: Referendum di 4 Wilayah Ukraina Sepenuhnya Patuhi Prinsip Hukum Internasional

Majelis Umum PBB sebelumnya mengadopsi resolusi yang tidak mengakui referendum di empat wilayah Ukraina. Sebanyak 143 negara mendukung, lima menentang, dan 35 abstain. Lima negara yang menentang adalah Rusia, Belarusia, Suriah, Korea Utara, dan Nikaragua.

Referendum di empat wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia digelar Pada 23-27 September. Hasilnya mayoritas penduduk memilih bergabung dengan Rusia.
  
Setelah hasil referendum keluar, Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 September menandatangani perjanjian bersama kepala pemerintahan empat wilayah untuk menerima penggabungan tersebut. Beberapa hari kemudian, Putin meneken undang-undang federal yang meratifikasi penggabungan wilayah tersebut.

Editor: Anton Suhartono