Menlu Retno: Perbedaan Diselesaikan di Meja Perundingan bukan Medan Perang

Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik besar maupun kecil, di utara atau selatan, negara maju atau negara berkembang.

Lebih lanjut Retno mendesak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya prinsip utama kedaulatan dan integritas wilayah serta memastikan semua perbedaan diselesaikan di atas meja perundingan, bukan di medan perang.

Secara khusus, tanggung jawab kolektif ini sangat diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afganistan. 

“Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara dan saudari kita di Palestina dan Afghanistan menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk perjuangan mereka," ujarnya.

Strategi kedua, kata Retno, mendorong pembangunan untuk semua. Menurut dia, setiap negara memiliki hak yang sama untuk membangun dan tumbuh. Namun sayangnya arsitektur global saat ini hanya menguntungkan beberapa negara saja. 

Kebijakan perdagangan yang diskriminatif masih terus terjadi, rantai pasok global masih dimonopoli, negara berkembang masih dililit utang asing. Semua ini menjadi faktor pendorong tergerusnya kepercayaan dan solidaritas.

“Inilah saatnya bagi kita untuk lakukan perubahan. Hilirisasi industri tidak boleh jadi seruan eksklusif dari negara berkembang saja, tapi harus didukung oleh negara maju," ujarnya.

Terkait isu perubahan iklim, Menlu juga menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab, termasuk untuk pembiayaan perubahan iklim, investasi hijau dan transfer of technology. Sementara untuk isu teknologi, Retno berharap teknologi digital terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dapat diakses juga oleh negara-negara berkembang, karena penting bagi pertubuhan berkelanjutan mereka.

Strategi ketiga, sambung Retno, memperkuat kerja sama regional.

“Institusi regional harus menjadi kontributor utama dan 'building blocks’ bagi perdamaian dan kemakmuran dunia," tuturnya.