Menlu RI dan Singapura Bertemu Bahas Situasi Myanmar, Desak Semua Pihak Dialog

SINGAPURA, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bertemu dengan mitranya dari Singapura, Vivian Balakrishnan, Kamis (18/2/2021), salah satunya membahas situasi di Myanmar.

Kedua menlu menyampaikan keprihatinan atas ketegangan politik di Myanmar serta mendukung rencana pertemuan informal antara pemerintah negara ASEAN untuk menyelesaikannya.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

“Keduanya menyatakan keprihatinan yang besar atas situasi tersebut dan berharap semua pihak yang terlibat bisa berdialog dan bekerja menuju resolusi damai dan rekonsiliasi nasional di Myanmar, termasuk kembali ke jalur transisi demokrasi,” demikian pernyataan, Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA), dikutip dari Straits Times.

Pada kesempatan itu Retno berterima kasih kepada Balakrishnan atas berbagai isu yang dibahas.

Baca Juga

Beredar Rumor Pasukan China Mendarat di Myanmar, Dubes China: Tak Masuk Akal

“Terima kasih @Vivianaputri telah menerima saya hari ini di Singapura (18/2). Menlu Vivian dan saya berbicara antara lain tentang persiapan pertemuan para pemimpin negara serta sejumlah isu ASEAN, termasuk Myanmar,” ujar Retno melalui akun Twitter @Menlu_RI.

Sementara itu, Balakrishnan mendesak semua pihak yang terlibat dalam ketegangan di Myanmar untuk bisa menahan diri dan mengambil langkah segera demi meredakan situasi.

Baca Juga

Militer Myanmar Tepis Kudeta, Janji Serahkan Kekuasaan ke Pemenang Pemilu Berikutnya

“Tidak boleh ada kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata. Secara khusus, peluru tajam tidak boleh digunakan dalam kondisi apa pun,” kata dia.

Baca Juga

Singapura Tolak Jatuhkan Sanksi untuk Myanmar terkait Kudeta Militer, Ini Alasannya

Kedua menteri juga membahas kemungkinan langkah selanjutnya yang bisa dimainkan ASEAN dalam menangani situasi di Myanmar, termasuk mendorong dialog inklusif secepat mungkin dengan semua pemangku kepentingan bahkan mitra eksternal.

Seperti diketahui, militer Myanmar menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari serta menahan tokoh lain dari partai yang berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Unjuk rasa meluas di beberapa kota besar Myanmar. Para aktivis, mahasiswa, guru, dosen bahkan dokter turun ke jalan menentang kudeta militer. 

Namun, Balakrishnan menegaskan dia tidak mendukung sanksi terhadap Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta karena dapat merugikan warga sipil. Dia berharap para tahanan, termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dibebaskan segera sehingga dapat bernegosiasi dengan junta militer.

Editor: Anton Suhartono