Myanmar di Ambang Perang Sipil Berskala Besar, PBB Desak Hentikan Pasokan Senjata

NEW YORK, iNews.id - Majelis Umum PBB menyerukan penghentian pasokan senjata ke Myanmar serta mendesak agar pemerintahan junta militer menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Mereka juga mengulangi seruan agar pemerintah membebaskan tahanan politik, termasuk Suu Kyi serta presiden.

Baca Juga

11 Fakta Koleksi 7.000 Mobil Mewah Sultan Brunei Hassanal Bolkiah

Poin-poin itu tertuang dalam resolusi Majelis Umum PBB yang didukung oleh 119 negara, Jumat (18/6/2021), 4 bulan setelah kudeta militer.

Belarusia meminta agar teks resolusi diubah sekaligus menjadi satu-satunya negara yang menentang, sementara 36 lainnya abstain, termasuk China dan Rusia.

Baca Juga

Tentara Junta Myanmar Bentrok dengan Penduduk Desa, Sejumlah Orang Tewas

"Risiko perang saudara skala besar adalah nyata. Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan perebutan (kekuasaan) militer semakin menyempit," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, kepada Majelis Umum setelah voting berlangsung, dikutip dari Reuters, Sabtu (19/6/2021).

Beberapa negara yang abstain beralasan krisis di Myanmar merupakan urusan dalam negeri mereka. Ada pula yang berpandangan resolusi ini tidak akan membantu.

Baca Juga

Pemerintah Tandingan Myanmar Kini Punya Tentara Sendiri, Siap Perangi Junta Militer?

Negara lain juga mengaitkan dengan penderitaan yang dialami muslim Rohingya selama 4 tahun, tersiksa dan terusir dari kampung halaman. Tidak ada solusi bagi mereka sampai saat ini. Sekitar 1 juta muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh akibat kekerasan militer.