Nah! Pemerintah China Tak Tahu Kabar Pembatalan Pesanan Pesawat Boeing

BEIJING, iNews.id - Pemerintah China belum memutuskan untuk menghentikan kontrak dengan Boeing terkait pengadaan pesawat baru untuk beberapa maskapai. Sebelumnya media Amerika Serikat (AS) Bloomberg melaporkan otoritas China mendesak maskapai untuk menolak pengiriman unit pesawat Boeing.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Lin Jian mengatakan pihaknya belum mengetahui informasi larangan impor pesawat Boeing sebagaimana laporan media massa.

Baca Juga

AS Tetapkan Arab Saudi Berstatus Sekutu Non-NATO, Berikut 4 Keuntungannya

"Saya tidak paham kondisinya yang relevan," kata Lin, dalam press briefing rutin, Rabu (16/4/2025), seperti dikutip dari Sputnik.

Bloomberg, mengutip beberapa sumber pada Selasa (15/4/2025), melaporkan pemerintah China meminta maskapai untuk menghentikan pengiriman pesawat Boeing. Bukan hanya pesawat, ini juga berlaku untuk pembelian perlengkapan dan suku cadang dari perusahaan-perusahaan AS terkait dengan perang dagang kedua negara.

Baca Juga

China Tolak Pesawat Boeing, Trump Murka: Mereka Ingkar Janji!

Setelah itu Presiden Donald Trump mengumumkan, China membatalkan dan tidak akan menerima pengiriman pesawat Boeing sesuai kesepakatan.

"Mereka mengingkari kesepakatan Boeing," kata Trump, dalam pernyataan di media sosial Truth Social.

Baca Juga

China Ejek AS setelah Kecualikan Smartphone dari Tarif 145%: Mereka Koreksi Kesalahan!

Saham Boeing turun 2,36 persen setelah laporan media bahwa China menginstruksikan msakapai negara itu untuk tidak membeli pesawat Boeing.

China merupakan negara pertama yang membalas penerapan tarif resiprokal Trump yang diumumkan pada 2 April.  Sejak itu kedua negara saling membalas besaran tarif masuk. 

Teranyar, AS menyebut China menghadapi kenaikan tarif masuk menjadi 245 persen. Sebelum itu, China telah menerapkan tarif masuk produk AS sebesar 125 persen, namun tak akan menambahnya lagi.

Dalam perjalanannya, Trump mengumumkan pengecualian beberapa produk elektronik dari China, seperti smartphone, laptop, prosesor komputer, dan chip. Meski demikian pengecualian itu bersifat sementara sampai pemerintah AS merampungkan kajian atau evaluasi terkait keamanan nasional di bidang perdagangan.

Editor: Anton Suhartono