Negara Muslim Desak Dewan HAM PBB Selidiki Kejahatan Perang Israel di Palestina

JENEWA, iNews.id - Negara-negara mayoritas muslim mendesak PBB menyelidiki dugaan kejahatan perang dalam konflik 11 hari antara Israel dengan pejuang Palestina di Jalur Gaza.

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB akan mengadakan sesi khusus membahas konflik Israel-Hamas pada Kamis (26/5/2021) atas permintaan Pakistan selaku koordinator Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Palestina.

Baca Juga

Trump: Perubahan Rezim di Iran Adalah Hal Terbaik yang Bisa Terjadi

Negara-negara tersebut pada Selasa malam mengajukan draf resolusi guna membentuk komisi penyelidikan independen untuk mengungkap semua pelanggaran HAM di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, serta di Israel, sejak 13 April. 

Seperti diketahui, konflik tidak hanya terjadi di Gaza dan Yerusalem Tiur, melainkan di Israel antara warga keturunan Arab dengan kelompok Yahudi yang dibantu polisi.

Baca Juga

Mantan PM Israel: Sudah Saatnya Mengakhiri Pengepungan Gaza

"Termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama," bunyi draf, dikutip dari Reuters, Rabu (26/5/2021).

Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik untul memperkuat proses hukum.

Baca Juga

Kunjungi Timur Tengah, Menlu AS Ingin Pastikan Gencatan Senjata Israel dan Hamas Awet

Hasilnya akan dilaporkan kembali pada Juni 2022, termasuk menentukan mereka yang bertanggung jawab.

Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa, Swiss, Meirav Eilon Shahar mengatakan, sesi khusus yang menargetkan negaranya merupakan bukti jelas dari agenda anti-Israel. 

"(Mereka) Hanya menghargai tindakan Hamas, sebuah organisasi teroris," ujarnya.

Sejak dibentuk pada 2006, Dewan HAM PBB, forum beranggotakan 47 negara, sudah mengadakan delapan sesi khusus yang mengutuk Israel dan menggelar beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.

Amerika Serikat sempat keluar dari keanggotaan dewan pada masa pemerintahan Presiden Donald Teump dengan alasan anti-Israel, namun di bawah Joe Biden bergabung kembali. Delegasi AS saat ini berstatus pengamat dan tidak memiliki hak suara.

Editor: Anton Suhartono