Operasional Starlink di Indonesia: Pertahanan Vs Investasi Digital

Wajar jika Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengungkapkan pentingnya kebijakan digital-siber sebagai prioritas politiknya pada 2019-2024. Bukan hanya sekadar mengelola pemanfaatan lingkungan digital untuk kepentingan ekonomi-konsumsi, melainkan meluaskannya hingga mengamankan aset-aset digital warga negaranya. Von Der Leyen “memprotes” betapa bergantungnya teknologi digital UE kepada bangsa lain khususnya China, padahal China sendiri menggunakan teknologi yang sama untuk kebijakan superprotektif terhadap warga negaranya. Kekesalannya terpicu  ketika UE menetapkan kebijakan untuk menerapkan standar keamanan secure socet layer (SSL) yang diwajibkan kepada semua penyedia lalu-lintas data di UE, banyak pihak memprotesnya. Namun EU tetap jalan dengan kebijakannya. Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia makin perlu menegaskan kedaulatan sibernya dalam situasi geopolitik kawasan dan dunia masa kini. Pemerintah perlu meneruskan kebijakan komprehensif menegakkan independensi pengelolaan dan pengamanan sibernya. Indonesia memang sudah memiliki sejumlah peraturan untuk dunia sibernya seperti; UU Telekomunikasi tahun 1999, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (2008), UU Pelindungan Data Pribadi (2022), dan berbagai peraturan teknis seperti peraturan tentang hak labuh, teknologi komunikasi dan lainnya. Namun demikian, masih banyak situasi yang kosong aturan dalam dunia siber di Indonesia. Kekosongan seperti aturan tentang pengamanan teknologi dan infrastruktur digital makin mutlak diperlukan oleh bangsa ini.

Hadirnya LEO-Starlink dan perlombaan negara-negara lain untuk memproduksi satelit orbit rendah dan teknologi AI perlu menjadi perhatian tersendiri dalam kebijakan negara. Sedapat mungkin teknologi dari luar negeri yang dipakai dan bertebaran di Indonesia harus mengakui ke-Indonesia-an dengan membuka sistem keamanannya untuk dapat digunakan demi kepentingan kedaulatan negara.

Pikiran tentang kedaulatan siber di berbagai negara juga bicara tentang kemanan dan pertahanan siber di dalamnya. Namun demikian berbicara tentang keamanan dan pertahanan siber bukan berarti menyerahkannya sepenuhnya hak warga di tangan kuasa negara. Prinsip-prinsip hak manusia yang universal perlu menjadi pertimbangan dalam membangun sistem keamanan dan pertahanan siber. Hal ini membutuhkan keseimbangan dua sisi mata uang antara kedewasaan berkewarganegaraan dari warga negara dan pentingnya menjaga keamanan dan pertahanan eksistensi negara. Kemanan multidireksional (Burton, 2023) dan kolaboratif antarawarga negara, bisnis, dan negara perlu menjadi pertimbangan kebijakan keamanan dan pertahanan siber indonesia di masa depan. 

Bersiap untuk masa depan

Rancangan UU Keamanan dan Ketahanan Siber yang sempat dibahas di DPR perlu dilanjutkan dengan melibatkan berbagai stakeholder dunia siber dengan kesadaran pentingnya menjaga eksistensi negara. Bukan hanya soal warga yang dibatasi kebebasannya oleh negara melainkan juga warga dan dunia usaha yang sadar pentingnya menjaga aset digital  di masa depan untuk kepentingan eksistensi Indonesia. 

Peta jalan digital Indonesia yang membahas pengelolaan untuk kepentingan ekonomi perlu dilengkapi juga dengan peta jalan menuju kedaulatan siber yang memasukan pembangunan sistem keamanan dan ketahanan siber di dalamnya. Peta jalan kemandirian (independency) digital Indonesia selayaknya dibicarakan agar Indonesia benar-benar dapat menegakkan kedaulatan dunia sibernya. Mandiri dalam infrastruktur, pengelolaan, dan pertahanan keamanannya. 

Elon Musk dengan LEO-Starlink-nya sudah membangun lakon di Indonesia dan akan menjadi salah satu pusat transaksi aset digital Indonesia. Kita berharap kemanfaatan ekonomisnya juga seimbang dengan keamanan dan pertahanan ases digital bangsa ini. Kedepan kita perlu lebih serius membangun peta jalan digital-siber indonesia. Elon sudah melakon, saatnya kita bangun siber Indonesia yang produktif, aman dan selamat, alon alon asal kelakon. ***

Editor: Ahmad Islamy Jamil