Pakar: Kapal Patroli China Tidak Langgar Wilayah Kedaulatan Indonesia di Natuna Utara

Antara ยท Selasa, 15 September 2020 - 13:21:00 WIB
Pakar: Kapal Patroli China Tidak Langgar Wilayah Kedaulatan Indonesia di Natuna Utara
Kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia mengusir kapal patroli pantai China di Laut Natuna. (foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan kapal patroli laut China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tidak berarti memasuki wilayah kedaulatan Indonesia.

Pernyataan Hikmahanto menyusul insiden pengusiran kapal Penjaga Pantai China bernomor lambung 5204 oleh kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berada di ZEE perairan Laut Natuna Utara sejak Sabtu (13/9/2020) kemarin.

Hikmahanto mengatakan ZEE tidak berada di laut teritorial, melainkan berada di laut lepas (high seas). Di laut lepas, tidak mengenal konsep kedaulatan negara dan karenanya negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan.

"Beberapa hari lalu China mengulang kembali peristiwa di bulan Januari. Sejumlah media mengabarkan bahwa kapal Coast Guard China berada di ZEE Indonesia," kata Hikmahanto, Selasa (15/9/2020).

"Di masyarakat dan berbagai media mempersepsikan bahwa kapal Coast Guard China memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Padahal, persepsi demikian tidak benar," ujarnya.

Dalam konsep ZEE, kata Hikmahanto, sumber daya alam yang ada di kawasan itu diperuntukan secara eksklusif bagi negara pantai.

"Inilah yang disebut sebagai hak berdaulat atau soverign right. Intinya, hak diberikan pada sumber daya alamnya bukan wilayahnya," lanjutnya.

Dalam konteks yang dipermasalahkan di Natuna Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan sama sekali bukan kedaulatan. Oleh karena itu, situasi di Natuna Utara bukanlah pelanggaran atas kedaulatan Indonesia.

"Kapal Coast Guard China tersebut juga tidak mungkin diusir dari ZEE, mengingat ZEE bukan berada di wilayah kedaulatan Indonesia."

"Namun, ini tidak berarti Indonesia harus berdiam diri. Pemerintah Indonesia perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, terus memperbanyak nelayan untuk melakukan eksploitasi di ZEE Natuna Utara dengan cara memberi insentif berupa pemberian subsidi bahan bakar dan diperbolehkan menggunakan kapal dengan tonase besar," tuturnya.

Editor : Arif Budiwinarto