PBB Rilis 112 Perusahaan yang Beraktivitas di Wilayah Pendudukan Palestina, Israel Murka

Anton Suhartono ยท Kamis, 13 Februari 2020 - 12:07 WIB
PBB Rilis 112 Perusahaan yang Beraktivitas di Wilayah Pendudukan Palestina, Israel Murka

Israel memperluas daerah permukiman di wilayah Tepi Barat, Palestina (Foto: AFP)

JENEWA, iNews.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis 112 perusahaan yang beraktivitas di permukiman Israel di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional karena.

Di antara perusahaan tersebut adalah penyedia layanan tempat tinggal online seperti Airbnb, Expedia, dan TripAdvisor. Langkah untuk merilis daftar perusahaan itu didukung oleh Palestina.

Laporan PBB ini merupakan tindak lanjut atas resolusi Dewan HAM PBB Tahun 2016 yang menyerukan dirilisnya data semua bisnis yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Namun kantor HAM PBB menyatakan, perusahaan yang terdaftar itu tidak berkaitan dengan proses politik yang kini berlangsung. Daftar perusahaan juga bisa berubah setiap tahun.

"Saya sadar masalah ini telah dan akan terus menjadi sangat kontroversial," kata kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, dikutip dari AFP, Kamis (13/2/2020).

Israel menanggapi perilisan data tersebut dengan menyebutnya sebagai langkah memalukan. Sejak lama Israel memang tak sejalan dengan keputusan-keputusa yang diambil Dewan HAM PBB.

Bahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberi sinyal akan membalas karena perilisan ini bisa memicu pemboikotan.

"Siapa pun yang memboikot kami akan diboikot. Kami sangat menolak upaya hina ini," kata Netanyahu, dalam pernyataan.

Di lain sisi, Menteri Luar Negari Palestina Riyad Al Malki menyebut perilisan itu sebagai kemenangan bagi hukum internasional dan upaya diplomatik.

Gerakan Boikot Pencabutan dan Sanksi (BDS) yang menyerukan embargo luas terhadap Israel di seluruh dunia karena perlakuannya terhadap Palestina juga menyambut baik daftar itu.

Sedianya data tersebut dirilis 3 tahun lalu, namun tertunda berulang kali.

Awalnya ada lebih dari 300 perusahaan yang masuk dalam daftar, tapi turun menjadi 112. Sebanyak 94 perusahaan di antaranya berkantor pusat di Israel dan 18 lainnya tersebar di enam negara.


Editor : Anton Suhartono