PBB: UU Larangan Bercadar di Prancis Langgar HAM

PARIS, iNews.id - Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyatakan undang-undang Prancis yang melarang orang mengenakan niqab atau cadar melanggar hak asasi. Komisi HAM PBB meminta Prancis mengkaji ulang undang-undang tersebut.

Komisi HAM menyebut, Prancis gagal mengemukakan argumen yang tepat bagi larangan dan memberi waktu 180 hari kepada Paris untuk melapor kepada Komisi terkait tindakan apa yang diambilnya.

Baca Juga

Dihantam Badai, Patung Liberty Roboh dan Hancur Berkeping-keping

Menurut Komisi HAM PBB, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (24/10/2018), pihaknya tidak terbujuk oleh klaim Prancis bahwa penerapan larangan untuk bercadar atau mengenakan burqa perlu dan relevan dari sisi keamanan atau dalam mencapai sasaran kebersamaan hidup dalam masyarakat.

Panel beranggotakan 18 pakar independen mengawasi kepatuhan terhadap Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR). Melaksanakan keputusan panel memang tidak wajib, namun di bawah protokol Perjanjian, Prancis mempunyai kewajiban internasional untuk mematuhinya dengan iktikad baik.

Baca Juga

Denmark Larang Pemakaian Cadar, Warga Muslim dan Non-Muslim Demo

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menjelaskan, undang-undang itu sah, perlu, dan menghormati kebebasan beragama.