Pemakzulan Wapres Filipina Sara Duterte: Upaya Hukum atau Balas Dendam Politik?

Politik Balas Dendam?

Putusan tersebut tidak secara otomatis membebaskan Sara dari semua tuduhan. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana pemakzulan ini dilaksanakan dan kapan itu terjadi.

Sara menyebut proses pemakzulan sebagai manuver politik terselubung, muncul di tengah konflik terbuka dengan Presiden Marcos Jr. Ketegangan antara dua figur besar ini bukan rahasia lagi. Bahkan, kubu Sara meyakini bahwa proses pemakzulan tak lepas dari upaya sistematis untuk menggembosi pengaruhnya jelang pemilu presiden 2028.

“Keputusan bulat ini sekali lagi menegakkan supremasi hukum dan memperkuat batasan konstitusional terhadap penyalahgunaan proses pemakzulan,” kata pengacara Sara.

Marcos Bungkam, tapi...

Presiden Ferdinand Marcos Jr sendiri membantah ada intervensi dari pihak eksekutif dalam proses hukum tersebut. Istana Malacañang menyatakan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial independen harus dihormati keputusannya.

Namun, ketegangan antara Marcos dan Duterte sudah mencuat sejak tahun lalu, ketika Sara mengundurkan diri dari Kabinet dan mengkritik arah kebijakan istana. Perseteruan inilah yang diduga menjadi pemicu utama perpecahan elite, yang berujung pada pemakzulan.