Pemerintah Korsel Panik gegara Para Dokter Kompak Mengundurkan Diri dari Rumah Sakit

SEOUL, iNews.id - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memperingatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bakal terdampak pengunduran diri sekitar 150 dokter koas. Mereka mengajukan pengunduran diri sebagai protes terkait rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa fakultas kedokteran.

Kementerian Kesehatan Korsel mengeluarkan perintah back to work kepada 154 dokter di tujuh rumah sakit dengan ancaman hukuman jika membangkang.

Sedang Perang Melawan Rusia, 21.602 Tentara Ukraina Malah Desersi

Pemerintah Korsel berencana menambah 2.000 mahasiswa kedokteran untuk tahun akademik 2025. Jumlah itu akan terus ditingkatkan, hingga pada 2035 Korsel ditargetkan mencetak 10.000 dokter baru.

Saat ini, sekitar 3.000 siswa SMA memasuki fakultas kedokteran setiap tahun.

Hati-Hati! China Ingatkan Warganya Bahaya Operasi Plastik di Korsel

Rencana tersebut ditentang para dokter serta mahasiswa kedokteran. Alasannya penambahan jumlah dokter akan mendorong perawatan medis yang sia-sia serta berdampak buruk pada keuangan asuransi kesehatan nasional.

Ketua lembaga profesi dokter Korsel KIRA, Park Dan, mengatakan, para dokter peserta koas di lima rumah sakit terbesar Korsel, seluruhnya berada di Seoul, memutuskan untuk mundur mulai Selasa pekan depan.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Veto RUU untuk Selidiki Istrinya Atas Tuduhan Korupsi

Laporan media memperkirakan, pengunduran diri tersebut juga akan menjalar ke sekitar 2.700 dokter lainnya. Angka itu sekitar 20 persen dari peserta koas dan dokter praktik Korsel. Ini tentu saja akan memengaruhi layanan darurat dan perawatan akut.

Pemerintah Korsel menegaskan aksi mundur bersama para dokter adalah tindaka melanggar hukum dan akan meresponsnya dengan tegas, termasuk mereka yang mogok. Aksi mundur dan protes itu juga tak akan mengubah rencana pemerintah untuk menambah jumlah dokter ke depannya.

Wakil Menteri Kesehatan Park Min Soo memerintahkan semua rumah sakit untuk mengabaikan pengunduran diri yang diajukan para dokter. Mereka yang tidak mematuhi perintah back to work akan dihukum berdasarkan undang-undang layanan medis.

"Tidak akan ada pengampunan atau penangguhan hukuman kali ini," kata Park, dikutip dari Reuters, Jumat (16/2/2024).

Pemerintah sebenarnya sudah berencana menambah jumlah dokter sejak 2020, namun ditangguhkan setelah muncul penolakan yang deras. Saat itu pemerintah menargetkan penambahan 4.000 mahasiswa kedokteran selama 10 tahun.

Selain itu pemerintah juga berupaya menambah dokter spesialis, terutama kebidanan dan anak, serta memperkuat perlindungan profesi dari tuntutan malapraktik dan lainnya.

Editor: Anton Suhartono