Pemerintah Minta Pimpinan DPR Diganti, Oposisi Malaysia Tak Terima

Antara ยท Minggu, 05 Juli 2020 - 14:42 WIB
Pemerintah Minta Pimpinan DPR Diganti, Oposisi Malaysia Tak Terima

Bendera Malaysia (ilustrasi). (Foto: AFP)

KUALA LUMPUR, iNews.id – Sejumlah anggota parlemen dari partai oposisi di Malaysia menolak usul pemerintah untuk mengganti Ketua DPR, Tan Sri Ariff Yusof, dan Wakil Ketua DPR, Nga Kor Ming. Penolakan itu mereka sampaikan di Kuala Lumpur, Minggu (5/7/2020).

Penolakan itu antara lain disampaikan Fahmi Fadzil dari Partai Keadilan Rakyat/PKR; Datuk Hasanuddin bin Mohd Yunus dari Partai Amanah Negara/Amanah; Alice Lau Kiong Yieng dari Partai Aksi Demokrat/DAP, dan; Dr Maszlee Malik dari Bersatu/Berprinsip. Selain itu, penolakan juga datang dari Datuk Liew Vui Keong dari Partai Warisan Sabah/Warisan; DS Wilfred Madius Tangau dari United Progressive Kinabalu Organisation/UPKO, dan; Baru Bian dari Partai Sarawak Bersatu/PSB.

Baik Tan Sri Ariff Yusof maupun Nga Kor Ming, sama-sama berasal dari kelompok oposisi meski berbeda partai. Fahmi Fadzil dan kawan-kawan berpendapat, kedua politisi tersebut telah berkhidmat dengan penuh sikap profesional dan tidak ada dasar yang kuat untuk mencopot keduanya.

Mereka menilai, sejak pelantikan Tan Sri Ariff Yusof sebagai ketua DPR Malaysia, berbagai reformasi dan perbaikan parlemen telah dilakukan secara konsisten demi memulihkan martabat institusi tersebut. Fahmi dan kawan-kawan juga mengatakan, langkah-langkah pembaruan telah diperkenalkan kedua orang itu untuk meningkatkan mutu dan memastikan transparansi proses di parlemen.

Di antaranya termasuk mendirikan enam Komisi Pilihan Khusus yang terdiri atas Komite Pilihan Khusus Rancangan Undang-Undang, Komite Pilihan Khusus Anggaran, Komite Pilihan Khusus Pertahanan dan Urusan Dalam Negeri, serta Komite Pilihan Khusus Hak Asasi dan Kesamaan Gender. Selain itu, di bawah pimpinan Tan Sri Ariff Yusof, DPR Malaysia juga membentuk Grup Partai Parlemen Lintas Negara (All-Party Parliamentary Groups) untuk lebih menyosialisasikan agenda parlemen.

Kelompok oposisi berpendapat, parlemen adalah institusi penting sebagai wadah demokrasi dan membawa suara rakyat. Institusi itu menurut mereka tidak boleh dijadikan medan percaturan politik secara sewenang-wenangnya tanpa alasan yang jelas.

Editor : Ahmad Islamy Jamil