Pemerintah Shut Down, Situs Web Kedubes AS Seluruh Dunia Setop Update

Kamis, 02 Oktober 2025 - 09:48:00 WIB

Kedutaan Besar Amerika Serikat di seluruh dunia menghentikan pembaruan rutin di situs web mulai Rabu (1/10), menyusul shut down pemerintah (Foto: AP)

WASHINGTON, iNews.id - Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di seluruh dunia menghentikan pembaruan rutin di situs web mulai Rabu (1/10/2025), menyusul penutupan pemerintah federal atau shut down.

Muncul pesan di web site Kedubes AS seluruh dunia, "(Laman) Tidak akan diperbarui secara berkala hingga operasional penuh kembali normal."

5 Negara yang Paling Banyak Mengebom Negara Lain, AS Paling Barbar

Namun kedubes tetap memperbarui informasi terkait keselamatan dan keamanan yang mendesak.

Pesan ini bisa ditemukan dalam web site kedubes AS di Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.

Pemerintah AS Shut Down, Tentara Bertugas Tanpa Bayaran

Meskipun situs web dinonaktifkan, kedubes memastikan layanan paspor dan visa akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan situasi.

Kedubes AS yang terdampak di Eropa antara lain Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Inggris, Hongaria, Jerman, Yunani, Denmark, Irlandia, Spanyol, Italia, Lituania, Luksemburg, Malta, Moldova, Polandia, Rumania, Makedonia Utara, Slowakia, Finlandia, Prancis, Montenegro, Republik Ceko, Swedia, dan Estonia.

Mengenal Shut Down Pemerintah AS dan Dampaknya

Di Timur Tengah dan Afrika, Kedubes AS di Oman, Qatar, Arab Saudi, Irak, Bahrain, Uni Emirat Arab, Lebanon, Uganda, Zimbabwe, Burundi, dan Afrika Selatan ikut terdampak.

Kondisi serupa terjadi pada Kedubes AS di negara-negara Asia seperti Indonesia, India, Laos, Vietnam, Filipina, dan Jepang.

Hal yang sama juga terjadi pada Kedubes AS di Kuba dan El Salvador serta Australia.

Pemerintah AS memasuki masa shut down hari ini setelah Kongres gagal menyepakati rancangan anggaran baru pada Selasa (30/9/2025).

Presiden Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas shut down tersebut dan mengancam akan memanfaatkan masa penutupan tersebut untuk memangkas jumlah pegawai federal serta mengurangi pendanaan untuk program-program yang ditentang Partai Republik.

Editor: Anton Suhartono