Pemerintahan Trump Terus Obok-Obok Harvard gegara Demo Pro-Palestina, Minta Laporan Dana Asing

WASHINGTON, iNews.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengobok-obok Universitas Harvard. Kampus top dunia itu menjadi target pemerintahan Trump terkait sikap tegasnya menjunjung tinggi kebebasan, termasuk membiarkan mahasiswa melakukan demonstrasi pro-Palestina.

Kini pemerintah mendesak Universitas Harvard untuk melaporkan sumber pendapatan kampus dari luar negeri selama 10 tahun terakhir.

Baca Juga

Berambisi Rebut Kiev, Warga Ukraina di Wilayah Dikuasai Rusia Akan Dipaksa untuk Ikut Berperang

Surat kabar The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan, Kantor Penasihat Umum Departemen Pendidikan telah mengirim surat kepada Rektor Universitas Harvard Alan Garber. Isinya menyebutkan bahwa laporan keuangan Harvard pada periode 2014-2019 tidak lengkap dan tidak akurat.

"Permintaan catatan hari ini adalah langkah pertama pemerintahan Trump untuk memastikan Harvard tidak dimanipulasi oleh, atau menjalankan perintah dari, entitas asing," kata Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, dalam pernyataannya.

Baca Juga

Mahasiswa Harvard Rayakan Kelulusan dengan Kibarkan Bendera Palestina

Harvard telah menjawab surat tersebut dengan menegaskan, laporan yang mereka berikan sudah mencakup semua informasi yang diwajibkan sesuai aturan hukum.

Selain itu pemerintahan Trump juga mendesak universitas untuk menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam pemebrian hadiah, hibah, kontrak, serta aktivitas yang terkait dengan pihak asing. 

Baca Juga

Mahasiswa Harvard Demonstran Pro-Palestina Berhasil Paksa Kampus Penuhi Tuntutan soal Israel

Pihak berwenang juga meminta Harvard untuk mengungkap korespondensi dengan pemerintahan negara lain serta data mengenai mahasiswa asing sejak tahun 2016.

Undang-undang AS mengharuskan kampus-kampus di AS melaporkan sumbangan dari sumber-sumber asing yang melebihi 250.000 dolar AS.

Sebelumnya Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengancam akan melarang Harvard menerima mahasiswa asing. Harvard harus memenuhi permintaan pemerintahan Trump untuk membagikan informasi data mahasiswa asing.

Bukan hanya itu, Departemen juga membekukan dana hibah untuk Harvard yang jumlahnya lebih dari 2,7 juta dolar AS atau sekitar Rp45,4 miliar.