Pemilu Malaysia Buntu Tak Satu pun Koalisi Kuasai Parlemen, Sultan: Biarkan Saya Memutuskan! 

KUALA LUMPUR, iNews.id - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah segera menentukan perdana menteri yang baru. Hasil pemilu ke-15 Malaysia pada Sabtu lalu menunjukkan tak ada satu pun partai maupun koalisi yang meraih suara mayoritas di parlemen Dewan Rakyat.

Setiap partai atau koalisi membutuhkan setidaknya 112 kursi di parlemen dari total 222 untuk bisa membentuk pemerintahan serta mengantarkan calon mereka sebagai perdana menteri.

Baca Juga

Inilah Kerajaan Eswatini, yang Rajanya Poligami Gila-gilaan hingga 70 Istri

Istana Negara sebagai kantor Raja Malaysia menyatakan Sultan akan mengumumkan nama perdana menteri yang baru, namun tak menyebutkan waktu pasti. 

“Mohon (berpikirlah) rasional, kita harus move on. Kita harus maju demi negara tercinta ini. Biarkan saya membuat keputusan sesegera mungkin,” kata Sultan Abdullah.

Baca Juga

Raja Malaysia Perpanjang Batas Waktu Penyerahan Nama Kandidat PM, Anwar Ibrahim Yakin Menang

Sultan juga meminta warga Malaysia untuk menerima keputusan apa pun yang dihasilkan. 

Raja Malaysia memberi waktu hingga pukul 14.00 waktu setempat hari ini kepada partai yang memperoleh suara besar dalam pemilu untuk menyetorkan nama calon mereka.

Baca Juga

Pemilu Malaysia, Begini Proses Terpilihnya Perdana Menteri yang Baru

Dalam perkembangan terbaru, kabar mengejutkan datang dari koalisi Barisan Nasional yang tak akan memberikan suara mereka untuk mendukung Pakatan Harapan, koalisi yang dipimpin Anwar Ibrahim, maupun Perikatan Nasional, dipimpin Muhyiddin Yassin. Barisan Nasional memproleh 30 kursi di parlemen sehingga suara mereka sangat dibutuhkan Pakatan maupun Peritakan, masing-masing meraup 82 dan 73 kursi parlemen.

Tanpa dukungan dari Barisan Nasional, tidak ada satu pun koalisi yang bisa mencapai suara mayoritas sebagai syarat untuk membentuk pemerintahan.

Meski demikian, sesuai aturan yang berlaku, Raja Malaysia punya wewenang untuk menentukan perdana menteri yang baru. Ini akan menjadi tugas berat bagi Sultan Abddullah untuk memilih kepala pemerintahan yang baru.

Kondisi ini juga dikhawatirkan akan memperpanjang krisis politik di Malaysia. Negara itu sudah dua kali mengganti perdana menteri sejak 2020.

Sementara itu kepolisian Malaysia memperingatkan netizen tidak mengunggah pesan yang bersifat provokatif terkait SARA.

Editor: Anton Suhartono