Pemilu Thailand 2023, Pertarungan Penguasa Dukungan Militer Melawan Partai Pro-Demokrasi

BANGKOK, iNews.id - Pemilihan umum (pemilu) Thailand digelar Minggu (14/5/2023). Partai yang didukung militer akan menghadapi oposisi yang pro-demokrasi penentang status quo.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha merupakan mantan jenderal militer yang telah berkuasa sejak merekayasa kudeta pada 2014. Dia memimpin kubu konservatif dan mencalonkan diri kembali dengan Partai Persatuan Bangsa Thailand yang baru dibentuk.

Media Israel Ungkap 4 Kelemahan Sistem Pertahanan Udara Laser Iron Beam

Setelah sembilan tahun memimpin, popularitasnya kian menyusut. Jajak pendapat yang baru-baru ini digelar menunjukkan banyak orang Thailand menginginkan dia tak lagi memimpin.

“Pemilihan ini penting karena dapat menandai transisi kekuasaan pertama di Thailand dalam hampir satu dekade,” kata peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Bangkok, Napon Jatusripitak seperti dilansir dari DW.

PM Thailand Prayut Chan O Cha Kena Prank TikToker, Tanda Tangan di Buku Death Note

Dia menjelaskan, jika Jenderal Prayuth gagal dalam upaya pemilihannya kembali, situasi itu dapat mengarah pada pencarian pemimpin alternatif yang dapat berfungsi sebagai penyangga antara kekuatan status quo konservatif dan demokrasi.

Dalam pemilu Thailand 2023, Jenderal Prayuth akan menghadapi pendatang baru politik Paetongtarn Shinawatra yang merupakan pemimpin partai oposisi terbesar Thailand, Pheu Thai. Dia memiliki basis dukungan yang kuat lantaran ayahnya, Thaksin Shinawatra dan bibinya, Yingluck, merupakan mantan perdana menteri.

Pemilu Thailand, Panglima Militer Sebut Tidak Akan Ada Kudeta Lagi

Partai-partai politik yang berafiliasi dengan Thaksin tampil baik di setiap pemilu sejak 2001. Pheu Thai berharap menang telak dalam pemilu sehingga tidak perlu dukungan Senat untuk membentuk pemerintahan selanjutnya. Sebanyak 250 anggota Senat dipilih langsung oleh militer.

Sebagai informasi, berdasarkan konstitusi yang ditulis ketika Thailand berada di bawah kekuasaan militer, menciptakan senat yang ditunjuk dengan 250 kursi. Mereka dapat memberikan suara untuk memilih PM dan pemerintah berikutnya.

Karena semua senator ditunjuk oleh para pemimpin kudeta, mereka selalu memilih untuk mendukung pemerintah saat ini yang berpihak pada militer. Mereka tidak pernah mendukung oposisi.

Jadi secara teknis partai, mana pun tanpa dukungan senat akan membutuhkan mayoritas super 376 dari 500 kursi. Target yang tidak dapat dicapai dengan jumlah partai yang mencapai hampir 70.

Selain dari Paetongtarn Shinawatra, Jenderal Prayuth juga menghadapi perlawanan dari Move Forward. Partai pro-reformasi itu mendapatkan momentum. Menurut jajak pendapat terbaru oleh National Institute of Development Administration, pemimpin Move Foward, pengusaha bernama Pita Limjaroenrat muncul sebagai salah satu kontestan terkemuka untuk menjadi perdana menteri.

Lonjakan popularitas Pita membuatnya menyalip pemimpin hasil polling sebelumnya, Paetongtarn. Sementara Prayuth jauh di urutan ketiga.

Dilansir dari BBC, pemilu Thailand digambarkan sebagai titik balik bagi negara yang telah mengalami selusin kudeta militer dalam sejarahnya. Kudeta terakhir pada 2014 dipimpin oleh Jenderal Prayuth yang kini menjadi perdana menteri.

Thailand mengadakan pemilu 2019. Sayang hasilnya menunjukkan tidak ada partai yang memenangkan suara mayoritas.

Berminggu-minggu kemudian, sebuah partai pro-militer membentuk pemerintah dan menunjuk Prayuth sebagai kandidat PM dalam proses yang menurut pihak oposisi tidak adil.

Tahun berikutnya keputusan pengadilan yang kontroversial membubarkan Future Forward, iterasi sebelumnya dari Move Forward, yang tampil kuat dalam pemilihan berkat dukungan penuh semangat dari para pemilih muda. Hal itu memicu protes massal yang berlangsung selama enam bulan yang menyerukan reformasi militer dan monarki.

Editor: Umaya Khusniah