Pemimpin Hong Kong: Amerika Serikat Punya Standar Ganda Sikapi Protes Massa

Ahmad Islamy Jamil ยท Selasa, 02 Juni 2020 - 11:55 WIB
Pemimpin Hong Kong: Amerika Serikat Punya Standar Ganda Sikapi Protes Massa

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam. (Foto: AFP)

HONG KONG, iNews.id – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, pada Selasa (1/6/2020) menuduh Amerika Serikat menerapkan standar ganda dalam merespons protes sipil yang disertai kekerasan. Dia pun memperingatkan rencana Washington DC memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap pusat keuangan yang pernah menjadi wilayah jajahan Inggris itu.

Daerah Semiotonom Khusus Hong Kong telah diguncang protes besar-besaran kelompok prodemokrasi selama berbulan-bulan. Dalam rentetan demonstrasi itu, sering pula terjadi kekerasan. Polisi antihuru-hara di wilayah itu pun telah melakukan lebih dari 9.000 penangkapan demonstran selama setahun terakhir.

AS berulang kali mengkritik cara Pemerintah Hong Kong merespons demonstrasi. Presiden AS Donald Trump pekan lalu bahkan bersumpah untuk mengakhiri status perdagangan khusus kota itu, setelah Beijing mengumumkan rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hongkong.

Carrie Lam mengatakan, langkah semacam itu hanya akan merugikan AS sendiri. Dia pun lantas membidik cara pemerintahan Trump merespons berbagai protes masyarakat sipil yang menuntut keadilan rasial di seantero Amerika Serikat.

“Kami telah melihat paling jelas dalam beberapa pekan terakhir standar ganda yang ada. Anda tahu, ada kerusuhan di Amerika Serikat dan kami melihat bagaimana pemerintah setempat bereaksi. Dan kemudian di Hong Kong, ketika kami mengalami kerusuhan serupa, kami melihat posisi apa yang mereka adopsi saat itu,” ucap Lam, dikutip AFP.

Baik pejabat China daratan maupun Hong Kong tampak kompak memanfaatkan isu kerusuhan dalam protes-protes antirasial yang mencengkeram AS pascakematian pria berkulit hitam, George Floyd, pekan lalu. Meledaknya aksi massa di kota-kota negeri Paman Sam, menjadi kesempatan bagi Beijing untuk mempropagandakan dan membenarkan tindakan keras mereka sendiri terhadap gerakan prodemokrasi dan rencana pemberlakuan UU Keamanan Nasional di Hong Kong.

Selama sepekan ini, publik Amerika Serikat digegerkan dengan tewasnya pria berkulit hitam bernama George Floyd (46) di tangan petugas Departemen Kepolisian Minneapolis, Negara Bagian Minnesota, Senin (25/5/2020) pekan lalu. Kala itu, pria keturunan Afrika-Amerika itu diborgol dan ditelungkupkan ke tanah oleh polisi.

Floyd tewas setelah seorang polisi (yang kemudian diketahui sebagai Derek Chauvin) menindih lehernya dengan lutut selama lebih dari lima menit. Kematian pria malang itu direkam dalam sebuah video.

Aksi protes antirasial pascakematian Floyd terus berkobar di berbagai kota di Amerika Serikat. Bahkan, demonstrasi yang menjamur itu kini memakan korban jiwa.

Seorang warga sipil di Louisville, Negara Bagian Kentucky, dilaporkan tewas di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung di kota itu, Senin (1/6/2020) pagi waktu setempat. Korban meregang nyawa setelah ditembak aparat kepolisian yang mengamankan demonstrasi.

Kemarin, seorang jurnalis juga jadi sasaran peluru aparat yang represif di tengah aksi protes yang berlangsung di Kota Minneapolis.
Sementara, Presiden AS Donald Trump hari ini menyatakan, dia telah mengerahkan ribuan tentara dan polisi bersenjata berat untuk mencegah protes lebih lanjut di Washington DC. Aksi massa di ibu kota AS itu, Minggu (31/5/2020) malam waktu setempat, menyebabkan rusaknya sejumlah bangunan dan monumen yang terdapat di sekitar Gedung Putih.

“Apa yang terjadi di kota ini tadi malam benar-benar memalukan,” katanya dalam pidato kebangsaan yang disiarkan langsung dari Gedung Putih, Senin (1/6/2020) malam atau Selasa (2/6/2020) pagi WIB, seperti dikutip AFP.

“Saya mengirim ribuan dan ribuan lagi tentara yang bersenjata lengkap, personel militer dan aparat penegak hukum untuk menghentikan kerusuhan, penjarahan, perusakan, penyerangan, dan perusakan properti yang disengaja,” ujar Trump.

Editor : Ahmad Islamy Jamil