Pengadilan Junta Myanmar Hukum Loyalis Aung San Suu Kyi 90 Tahun Penjara

NAYPYITAW, iNews.id – Pengadilan yang dikendalikan junta di Myanmar pada Selasa (9/11/2021) menjatuhkan hukuman 90 tahun dan 75 tahun penjara terhadap dua anggota partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Menurut pengacara para terdakwa, pengadilan menyatakan kedua orang itu bersalah melakukan korupsi.

The Associated Press (AP) melansir, hukuman tersebut tampaknya menjadi yang paling berat sejauh ini yang dijatuhkan kepada puluhan anggota NLD—yang ditangkap setelah militer merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari. 

Baca Juga

Kenapa Paspor Indonesia Lemah? Berikut 3 Alasannya

Dari kedua politisi NLD yang divonis kemarin itu, yang pertama adalah mantan Menteri Perencanaan Negara Bagian Kayin, Than Naing. Dia  dihukum oleh Pengadilan Negara Bagian Kayin atas enam tuduhan korupsi dan divonis dengan hukuman 90 tahun penjara, termasuk hukuman kerja, kata pengacara Zaw Min Hlaing.

Sementara, terdakwa kedua adalah Nan Khin Htwe Myint. Dia adalah mantan menteri kepala Negara Bagian Kayin dan anggota penting NLD. Myint dijatuhi hukuman 15 tahun bui atas masing-masing lima dakwaan, sehingga totalnya menjadi 75 tahun penjara, kata Zaw Min Hlaing.

Baca Juga

Jokowi Soroti Myanmar di KTT ASEAN: Uluran Tangan ASEAN Tak Disambut Baik

Salah satu tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Nan Khin Htwe Myint adalah dugaan penyelewengan dana negara untuk perawatan medis setelah dia terluka dalam kecelakaan mobil pada 2017. Dalam empat kasus lainnya, dia dan terdakwa Than Naing dituduh melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan dana.

Menurut pengacara, Nang Khin Htwe Myint dalam kesehatan yang baik di sebuah penjara di Hpa-an, ibu kota Negara Bagian Kayin. Akan tetapi, dia semakin kurus dan kehilangan berat badannya.

Baca Juga

KTT ASEAN Akhirnya Digelar Tanpa Kehadiran Gembong Kudeta Myanmar

“Menteri kepala (Myint) mengirim pesan kepada rakyat untuk selalu bersatu, berusaha bersama untuk mewujudkan (negara) persatuan federal yang demokratis dan untuk berpartisipasi bersama dalam mengatasi kejahatan militer,” kata pengacaranya, dikutip AP, Rabu (10/11/2021).