Pengamat: Indonesia Pantas Jadi Penengah Ketegangan China-AS di Laut China Selatan

Antara, Arif Budiwinarto ยท Jumat, 17 Juli 2020 - 05:57 WIB
Pengamat: Indonesia Pantas Jadi Penengah Ketegangan China-AS di Laut China Selatan

Kapal Induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan di Laut China Selatan (foto: AFP)

JAKARTA, iNews.id - Guru Besar Hukum International Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa Indonesia pantas menjadi negara pereda ketegangan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan.

Ketagangan dua negara adidaya di kawasan Laut China Selatan semakin kentara setelah AS melakukan latihan perang di kawasan tersebut pekan lalu dengan mengerahkan dua kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan.

China menilai latihan perang AS tak sesuai, sebab bukan negara yang bersentuhan dengan Laut China Selatan. Beijing justru menuding Washington memanas-manasi negara Asia Tenggara serta Taiwan yang memiliki kepentingan di kawasan laut internasional itu.

"Karena Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang besar dan tidak mempunyai konflik baik dengan China maupun AS," kata Hikmahanto dikutip dari Antara, Jumat (17/7/2020).

Untuk itu, kata Hikmahanto, Indonesia harus menyampaikan kesediaan untuk menjadi honest peace broker atau juru damai yang tidak memiliki kepentingan.

Dia menambahkan, bila China memanfaatkan suasana pandemi Covid-19 untuk bertindak secara sepihak di Laut China Selatan maka Beijing bukan hanya berhadapan dengan negara-negara bersengketa dengan seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina tetapi juga AS dan sekutunya.

"Indonesia juga harus menyampaikan kepada AS untuk dapat menahan diri dalam penggunaan kekerasan terhadap China karena penggunaan kekerasan tidak akan memberi keuntungan apapun kepada negara-negara di kawasan," lanjutnya.

Hikmahanto menekankan pemerintah Indonesia perlu menyampaikan pada komunitas internasional bahwa Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, baik laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun landas kontinen.

"Ketegangan ini perlu disampaikan karena Indonesia tidak pernah mengakui adanya klaim sepihak dari China terkait sembilan garis putus (Nine Dash Line)," ucapnya.

Editor : Arif Budiwinarto