Pernah Gabung Al Qaeda, Presiden Suriah Al Sharaa: Itu Masa Lalu!

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa menegaskan dirinya tak memiliki hubungan apa pun dengan Al Qaeda. Dia menyebut Al Qaeda adalah masalah masa lalu baginya dan tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Senin (10/11/2025).

"Saya kira ini masalah masa lalu. Kami tidak membahasnya secara aktif. Kami berbicara tentang presiden dan masa depan," kata Al Sharaa, dalam wawancara dengan Fox News, dikutip Selasa (11/10/2025). 

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

Dia menambahkan, pertemuannya dengan Trump membahas tentang peluang investasi AS di Suriah serta yang paling penting adalah negaranya tidak lagi dipandang sebagai ancaman keamanan di kawasan. 

"Sekarang dipandang sebagai sekutu geopolitik," katanya.

Baca Juga

Amerika Dukung Kerja Sama Keamanan Israel dan Suriah

Dia memastikan Al Qaeda juga tidak ada di Suriah atau hanya sedikit sekali. Oleh karena itu dia tak tahu bagaimana perkembangan Al Qaeda.

Trump dan Al Sharaa bertemu di Gedung Putih selama 1 jam 40 menit. Departemen Keuangan AS mengumumkan pencabutan sanksi yang masih berlaku terhadap Suriah, yaitu Undang-Undang Caesar, kecuali untuk transaksi yang dikenai melibatkan Rusia atau Iran. 

Baca Juga

Trump Puji Presiden Suriah Pemimpin Tangguh: Dia Orang yang Keras, Saya Menyukainya

Kementerian juga menyatakan bahwa pemerintah AS akan terus meninjau status Suriah sebagai negara sponsor terorisme.

Kunjungan Al Sharaa ke Gedung Putih merupakan yang pertama dilakukan seorang pemimpin Suriah sejak negara tersebut merdeka pada 1940-an. 

Namun, ini bukan pertemuan pertama bagi Trump dan Al Sharaa. Kedua pemimpin bertemu di Arab Saudi pada Mei lalu. Tak lama setelah pertemuan tersebut, Trump menandatangani instruksi presiden yang menghapus sanksi kepada Suriah.

Dewan Keamanan PBB pada pekan lalu juga menyetujui pencabutan sanksi terhadap Al Sharaa. Sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia, memberikan suara mendukung resolusi terkait. Tidak ada yang menentang, sementara China abstain.

Editor: Anton Suhartono