PM Malaysia Nilai Masalah Palestina Tak Kunjung Selesai gara-gara Hak Veto di PBB

KUALA LUMPUR, iNews.id – Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Dia pun kembali meminta pimpinan organisasi dunia itu menghilangkan hak veto di PBB.

“Saya angkat kekecewaan Malaysia atas isu Palestina dan Myanmar, khususnya Rohingya, yang sudah berlangsung lama dan sepertinya belum ada solusi,” ungkap Ismail Sabri melalui akun Twitter resminya yang diakses dari Kuala Lumpur, Senin (26/9/2022).

Baca Juga

Israel Klaim Habisi Komandan Hamas Raed Saed, Saling Tuduh Langgar Gencatan Senjata Gaza

Menurut dia, kegagalan penyelesaian isu-isu konflik tersebut karena adanya hak veto dari negara yang berkekuatan besar.

Karenanya, dia berkeras bahwa hak veto harus dihilangkan, dan PBB harus tegas pada isu-isu luar biasa seperti masalah Palestina dan Myanmar. “Saya menyampaikan harapan saya agar PBB dapat menjadi badan rujukan bagi semua negara di dunia yang menghadapi masalah dan pembawa damai di setiap konflik,” ujar dia.

Baca Juga

AS Bakal Bertindak jika Rusia Gunakan Senjata Nuklir di Ukraina

Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, atau resolusi organisasi dunia tersebut.

Terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus memiliki hak veto, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Baca Juga

Turki Ingin Dewan Keamanan PBB Berubah, Hak Veto Dihapus dan Keanggotaan Diperluas

Permintaan agar Sekjen PBB menghilangkan hak veto sebelumnya juga dia sampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York. Menurut dia, masalah besar yang terjadi adalah Dewan Keamanan yang mempraktikkan hak veto, dan sering disalahgunakan oleh kepentingan kekuatan dunia yang memilikinya.

Baca Juga

​Bertemu Menlu Retno Marsudi, Sekjen PBB Pastikan Hadiri KTT G20 di Bali

“Itu tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi,” ujar dia.

Hal itu, menurut Sabri, menyebabkan konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh perwakilan tetap Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga

Vladimir Putin Desak PBB Tambah Pasokan Gandum Ukraina ke Negara Miskin

Sejalan dengan prinsip satu negara satu suara, dia mengatakan kini saatnya menghapuskan hak veto. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan simbol demokrasi ke dunia, PBB perlu kembali ke pondasinya.

Dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB itu, Ismail Sabri juga menyatakan komitmen dukungan Malaysia yang berkelanjutan kepada PBB, termasuk upaya dari Sekretaris Jenderal untuk menjadikan organisasi dunia itu sebagai organisasi internasional yang lebih efektif dan relevan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil