Presiden Zelensky Pidato di PBB, Rusia Sebut Itu Kampanye Minta Senjata

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato melalui video di PBB. Rusia menyebutnya sebagai kampanye minta senjata. 

Zelensky menyampaikan pidatonya pada Selasa (29/6/2022). Dia menuduh Rusia sebagai 'negara teroris'. Selain itu, dia meminta agar Dewan Keamanan mengeluarkan Moskow dari PBB dan membuat pengadilan untuk menyelidiki tindakan militer Rusia di Ukraina. 

Baca Juga

AS Ancam Serang Iran Jilid 2, Ini Perbandingan Kekuatan Militer Keduanya

"Rusia tidak memiliki hak untuk mengambil bagian dalam diskusi dan pemungutan suara sehubungan dengan perang di Ukraina. Saya mendesak PBB untuk mencabut delegasi negara teroris dari kekuasaannya," kata Zelensky kepada dewan.

Semua 15 anggota Dewan Keamanan, termasuk Rusia, mengheningkan cipta sejenak setelah Zelenskiy meminta mereka untuk memperingati semua warga Ukraina yang tewas dalam perang ini.

Baca Juga

Kunjungi Kyiv Ukraina, Presiden Jokowi Naik Kereta Luar Biasa

Sebaliknya, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy mengatakan kepada dewan, pidato Zelensky telah merusak otoritas PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

"Dewan Keamanan PBB tidak boleh diubah menjadi platform untuk kampanye hubungan masyarakat jarak jauh untuk Presiden Zelensky untuk mendapatkan lebih banyak senjata dari peserta KTT NATO," kata Polyanskiy.

Baca Juga

Terungkap, Tentara Asing Kerap Baku Tembak dengan Pasukan Ukraina karena Buruknya Koordinasi

PBB bertemu setelah Ukraina mengatakan serangan rudal Rusia dengan sengaja menargetkan sebuah pusat perbelanjaan pada Senin (27/6/2022). Sedikitnya 18 orang tewas. 

Rusia membantah menyerang mal dengan rudal. Mereka mengatakan telah menyerang depot senjata AS dan Eropa terdekat yang memicu ledakan. Hal itu menyulut kebakaran di mal. 

Baca Juga

Rudal Hantam Mal Penuh Pengunjung di Ukraina, Begini Penjelasan Rusia   

"Kami kehabisan kata-kata untuk menggambarkan ketidakberdayaan, kesia-siaan dan kekejaman perang ini," kata kepala urusan politik PBB Rosemary DiCarlo kepada dewan. 

Dia mendesak semua pihak untuk melindungi warga dan infrastruktur sipil.

Editor: Umaya Khusniah