Reaksi Warga Palestina Terkait Rencana Australia Pindahkan Kedubes

Nathania Riris Michico ยท Rabu, 17 Oktober 2018 - 12:54:00 WIB
Reaksi Warga Palestina Terkait Rencana Australia Pindahkan Kedubes
Warga Silwan, Sahar Abbasi, mengatakan Australia harus melihat warga Arab di Yerusalem Timur yang terus menghadapi diskriminasi. (Foto: ABC News: Eric Tlozek)

YERUSALEM, iNews.id - Banyak warga Palestina yang kecewa dan marah atas pernyataan Australia yang ingin memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sementara Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengatakan langkah itu akan memajukan proses perdamaian Israel-Palestina, wakil Palestina mengatakan tindakan Australia malah akan menghancurkan proses tersebut.

Pejabat senior Palestina Nabil Shaath mengatakan, Morrison tampaknya menggunakan pertimbangan politik jangka pendek dalam negeri guna melakukan kebijakan luar negeri.

"Secara politik ini akan menghancurkan harapan akan adanya perdamaian. Ini sama sekali tidak membantu, namun hanya meningkatkan kemungkinan pemerintah menang di Wentworth di Australia," kata Shaath.

"Bila kita melakukan model politik ini di Timur Tengah untuk memenangkan pemilihan paruh waktu di Australia, maka maafkan saya bisa memiliki pandangan yang negatif terhadap kebijakan Pemerintah Australia."

Perseteruan yang terus berlanjut sampai saat ini adalah terkait status kawasan Yerusalem Timur, bagian dari Kota Yerusalem yang dikuasai oleh militer Israel pada 1967 dan sejak saat itu dianggap oleh PBB sebagai wilayah kekuasaan militer.

Jawad Syiam menjalankan Pusat Informasi Wadi Hilweh di Silwan. (ABC News: Eric Tlozek)

PBB mengecam pembangunan permukiman di kota tersebut dan atas segala usaha mengubah komposisi demografis seperti memindahkan lebih banyak warga Yahudi ke wilayah yang selama ini ditempati oleh warga keturunan Arab.

Di Silwan, permukiman Arab tidak jauh dari kota lama Yerusalem, pernyataan Australia itu disambut dengan rasa terkejut dan kecewa.

Hal itu diungkapan Jawad Syiam, petugas yang menjalankan Pusat Informasi Wadi Hilweh di Silwan, yang memantau gerakan pemukim Yahudi ke kawasan permukiman Arab.

"Australia selalu memberikan kesan bahwa mereka bersikap netral, yang disambut baik oleh warga Palestina. Namun sekarang kami melihat Australia mengikuti jejak setan, Donald Trump," kata Syiam, seperti dilaporkan ABC News, Rabu (17/10/2018).

"Jadi ini merupakan keputusan bodoh dari sebuah negara yang ingin menghindar dari kemungkinan adanya serangan, dari segala masalah."

Warga Silwan, Sahar Abbasi, mengatakan Australia harus melihat bahwa warga Arab di Yerusalem Timur - yang kebanyakan hanya berstatus 'resident' dan bukannya warga negara penuh Israel - terus menghadapi diskriminasi di sana.

"Jangan lupa ini adalah wilayah yang diduduki, jangan lupa warga yang berada di wilayah yang diduduki, dan mereka adalah warga Palestina dan belakangan ini mereka sama sekali dilupakan, seolah-olah kami tidak ada," kata Abbasi.

Sementara Pemerintah Israel menyambut baik komentar Morrison, reaksi dari dalam Israel tidaklah banyak.

Media Israel justru melaporkan pernyataan Pemerintah Australia bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Mantan diplomat Israel Lior Weintraub, yang kini menjadi wakil presiden organisasi advokasi The Israel Project, mengatakan ini adalah masalah sensitif di Israel.

"Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, saya kira adalah hal yang alami, dan menempatkan kedutaan. Bila kita ingin menghindari kontroversi - di tempat di mana menurut perjanjian damai adalah bagian dari Israel, adalah pendekatan yang benar," kata Weintraub.

"Mengakui wilayah Barat dan Timur dan mulai berbicara mengenai perbatasan, ini masalah yang sensitif khususnya ketika proses perdamaian sedang mengalami jalan buntu dan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung."

Israel meloloskan UU pada 1980 yang menyatakan seluruh Kota Yerusalem adalah ibu kota negara itu yang 'menyeluruh dan bersatu."

Hal tersebut dikecam oleh Dewan Keamanan PBB yang mengatakan hukum tersebut melanggar resolusi PBB sebelumnya.

Editor : Nathania Riris Michico

Bagikan Artikel: