Rusia Blokir Publikasi Laporan Kritis PBB soal Korea Utara

MOSKOW, iNews.id - Rusia memblokir publikasi laporan PBB soal penerapan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Rusia tidak setuju dengan beberapa temuan PBB tersebut.

Laporan itu sebelumnya sudah dilihat oleh beberapa media, termasuk AFP, sebelum dipublikasikan secara resmi.

Baca Juga

Rusia akan Bangun Pembangkit Listrik di Bulan dalam 10 Tahun

"Laporan itu ditangguhkan karena kami tidak setuju pada unsur-unsur tertentu dari laporan dan pada perilaku bisnis itu sendiri," kata Dubes PBB untuk Rusia, Vassily Nebenzia, seperti dilaporkan AFP, Jumat (31/8/2018).

Nebenzia mengatakan hal itu usai pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dihadiri oleh 15 anggotanya.

Baca Juga

Rekrut 10.000 Pekerja Korut, Rusia Dituduh Langgar Sanksi PBB

Berdasarkan sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya, keberatan Rusia itu terutama berkaitan dengan laporan yang menyebut Korut telah melampaui batas impor 2018 untuk minyak yang ditetapkan oleh sanksi 2017.

Pada Juli, Amerika Serikat (AS) menuntut semua ekspor minyak ke Korut dihentikan, merujuk pada foto satelit dan laporan ahli yang mengklaim adanya transfer kapal ke kapal ilegal yang memungkinkan Korut mengelak dari sanksi.

Baca Juga

Setelah Trump, Kim Jong Un Akan Bertemu Presiden Putin di Rusia

Laporan setebal 62 halaman itu juga mencantumkan pelanggaran larangan ekspor barang-barang dari Korut, seperti batu bara, besi, makanan laut, dan produk-produk lain yang menghasilkan pendapatan jutaan dolar bagi rezim Kim Jong Un.

"Pyongyang belum menghentikan program nuklir dan rudalnya dan terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran pengiriman pengiriman dari kapal ke kapal produk minyak bumi, serta melalui transfer batubara di laut selama 2018," demikian isi laporkan tersebut.

Pada pertemuan bersejarah dengan Presiden Donald Trump, pemimpin Korut Kim Jong Un menandatangani komitmen tentang denuklirisasi Semenanjung Korea, dengan harapan mendapatkan bantuan keringanan sanksi dari PBB dan AS.

Trump, sementara itu, berulang kali memperingatkan Korut bahwa sanksi akan tetap ada dan bahkan bisa diperketat, jika tidak ada kemajuan dalam mengakhiri program rudal nuklir dan balistik.

Editor: Nathania Riris Michico