Rusia: Kasus Badan Yahudi Murni Soal Hukum, Israel Tak Perlu Politisasi!

MOSKOW, iNews.id – Kasus yang mendera Badan Yahudi untuk Israel di (Sochnut) di  Rusia adalah murni masalah hukum. Karenanya, persoalan tersebut tidak semestinya dipolitisasi, ungkap Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

“Memang, ada pertanyaan dari sudut pandang kepatuhan terhadap undang-undang Rusia untuk Sokhnut, dan tidak perlu mempolitisasi situasi ini dan memproyeksikan situasi ini ke seluruh jajaran hubungan Rusia-Israel,” kata Peskov kepada wartawan di Moskow, Selasa (26/7/2022), seperti dikutip kantor berita Sputnik.

Baca Juga

Cegah Invasi AS, Iran Siap Berkompromi untuk Capai Kesepakatan Nuklir

Israel sebelumnya mengancam Rusia jika berani menutup atau mengusir organisasi Badan Yahudi di negeri beruang merah itu. Pengadilan di Moskow pekan lalu menerima permintaan dari Kementerian Kehakiman Rusia untuk menutup kantor cabang Badan Yahudi untuk Israel terkait tuduhan pelanggaran hukum.

Perdana Menteri Israel Yair Lapid, Minggu (24/7/2022), menegaskan penutupan Badan Yahudi itu akan berdampak serius pada hubungan kedua negara.

Baca Juga

PM Israel Yair Lapid Ancam Rusia jika Organisasi Badan Yahudi Ditutup

“Perdana Menteri Lapid mengatakan dalam pertemuan, hubungan dengan Rusia penting bagi Israel. Masyarakat Yahudi di Rusia berjumlah besar, penting, dan muncul dalam setiap diskusi diplomatik dengan pemerintah di Moskow,” kata Lapid, dikutip dari RT, Senin (25/7/2022).

Baca Juga

Rusia Minta Badan Yahudi Angkat Kaki, Ada Apa?

Rusia sejauh ini belum menjelaskan tuduhan secara perinci soal pelanggaran yang ditujukan kepada Badan Yahudi itu. Namun media Israel melaporkan, organisasi tersebut pada awal Juli mendapat peringatan dari kementerian atas pelanggaran undang-undang (UU) terkait penyimpanan dan perlindungan data. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyesalkan sikap tak ramah Israel itu. Menurut dia, perkara penutupan Badan Yahudi untuk Israel di negaranya masuk ke ranah hukum dan menjadi wewenang Kementerian Kehakiman Rusia.

Editor: Ahmad Islamy Jamil