Sebut China 'Bodoh', Menlu Filipina Minta Maaf

MANILA, iNews.id - Filipina menarik kembali pernyataan Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin yang melontarkan pernyataan kasar di Twitter kepada China terkait sengketa Laut China Selatan.

Juru Bicara Presiden Rodrigo Duterte, Harry Roque, mengatakan, Locsin sudah diberi tahu agar tidak menggunakan kata-kata kasar dalam menyampaikan pernyataan ke publik, terutama terkait diplomasi.

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

"Pesan Presiden (Duterte), dalam diplomasi, tidak ada ruang untuk berkata-kata kotor. Presiden mengatakan kepada anggota kabinet hanya dia yang boleh bersumpah," kata Roque, dikutip dari The Straits Times, Selasa (4/5/2021).

Roque melanjutkan, Locsin sudah meminta maaf atas pernyataannya.

Baca Juga

Memanas, Filipina Layangkan Dua Protes Diplomatik Kehadiran Ratusan Kapal China

"Dia mengatakan kepada saya, secara pribadi telah meminta maaf kepada Duta Besar China dan apa pun yang dia katakan hanya karena dilandasi kemarahan," katanya.

Locsin juga menyampaikan di Twitter telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi karena telah menyakiti perasaannya.

Baca Juga

Makin Panas, Presiden Filipina Duterte Siap Kirim Kapal Perang ke Laut China Selatan

"... Jika Wang Yi melihat Twitter, saya minta maaf karena telah menyakiti perasaannya, tapi pernyataannya sendiri juga buruk," katanya.

Locsin juga sudah menghapus cuitan tidak senonoh itu.

Dalam cuitan pada Senin (3/5/2021), Locsin mendesak agar China segera menarik perahu dan kapalnya dari perairan yang disengketakan.

"China, temanku, bagaimana sopan saya mengatakan? Coba saya lihat, pergilah engkau," kata Locsin.

"Apa yang Anda lakukan untuk persahabatan kita? ... Kamu seperti orang bodoh yang meminta  perhatian kepada pria tampan yang ingin menjadi teman, bukan untuk menjadi ayah dari provinsi China," ujarnya, lagi.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan. Namun pada 2016, Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda, memutuskan klaim tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

Editor: Anton Suhartono