Setelah Dilarang ke Luar Negeri, Najib Mundur sebagai Presiden UMNO
KUALA LUMPUR, iNews.id - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengundurkan diri sebagai Presiden Partai Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) serta Barisan Nasional.
Dewan tertinggi UMNO, sebagai otoritas pembuat kebijakan partai, menggelar pertemuan Sabtu (12/5/2018) siang, di kantor pusat parta di Menara Dato' Onn, Kuala Lumpur, membahas perkembangan terbaru terkiat kasus yang membelit Najib.
"Saya sudah membuat keputusan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden UMNO dan pemimpin Barisan Nasional secepatnya," kata Najib, dalam jumpa pers.
Indikasi Najib akan mengundurkan diri sudah diketahui dari pernyataannya di akun Facebook. Najib akan mengambil keputusan mengenai posisinya sebagai presiden UMNO serta pengurus Barisan Nasional. Ini menyangkut tanggung jawab atas kemerosotoan perolehan kursi parlemen Barisan Nasional dalam pemilu 2018. Barisan Nasional hanya meraup 79 kursi parlemen pusat, tertinggal jauh dari kubu Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad dengan perolehan 113 kursi.
"Dalam tempoh ini, saya akan mengambil keputusan mengenai kedudukan saya sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional, dengan mengambil kira kemerosotan sokongan rakyat kepada Barisan Nasional pada PRU ke-14," kata Najib.
"Saya mengambil maklum pelbagai pandangan pemimpin dan ahli-ahli parti di semua peringkat mengenai kedudukan saya. Sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan pilihan Raya Umum ke-14."
Pernyataan itu ditulis Najib sebelum imigrasi mengeluarkan perintah pelarangan baginya dan keluarga ke luar negeri, Sabtu siang. Sebelum itu, dia sudah bersiap meninggalkan Malaysia ke Jakarta, melalui Bandara Sultan Abdul Aziz Shah, Subang.
Najib pun menerima pelarangan ke luar negeri dengan lapang dada. Dia menegaskan akan tetap berada di Malaysia bersama keluarganya.
Sejak kekalahannya yang sangat mengejutkan, beredar spekulasi Najib dan istrinya akan melarikan diri ke luar negeri. Pasalnya, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Mahathir berjanji menyelidiki skandal keuangan besar-besaran yang melibatkan mantan pemimpin serta para menteri. Skandal dimaksud yakni penggelapan proyek perusahaan strategis 1MDB.
Editor: Anton Suhartono