Setujui UU Keamanan di Hong Kong, China Dituduh Langgar Komitmen Internasional

Anton Suhartono ยท Jumat, 29 Mei 2020 - 07:23 WIB
Setujui UU Keamanan di Hong Kong, China Dituduh Langgar Komitmen Internasional

Parlemen China menyetujui penerapan UU keamanan nasional di Hong Kong (Foto: AFP)

WASHINGTON, iNews.id - Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengeluarkan pernyataan bersama terkait penerapan UU keamanan nasional di Hong Kong oleh China.

Empat negara tersebut menilai, penerapan UU keamanan di Hong Kong merupakan bentuk pelanggaran China atas komitmen internasional.

"Keputusan China untuk memberlakukan UU keamanan nasional yang baru di Hong Kong merupakan pelanggaran langsung atas kewajiban internasionalnya, berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Bersama China-Inggris yang mengikat, yang terdaftar di PBB. Undang-undang yang diusulkan akan merusak kerangka Satu Negara, Dua Sistem," demikian bunyi pernyataan, dikutip dari AFP, Jumat (29/5/2020).

Satu negara dua sistem merujuk pada status khusus Hong Kong di China, berdasarkan ketentuan penyerahannya dari Inggris pada 1997.

Disebutkan, mereka sangat prihatin UU tersebut akan memperburuk perpecahan di masyarakat Hong Kong.

“Hukum tidak bisa melakukan apa pun untuk membangun saling pengertian dan mendorong rekonsiliasi di Hong Kong,” kata mereka.

Hal lain yang disoroti adalah UU ini disetujui saat dunia sedang fokus menangani pandemi global. Kondisi ini membutuhkan kepercayaan yang tinggi dan kerja sama internasional. Namun penerapan UU keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Hong Kong justru berisiko memberikan efek sebaliknya.

Pernyataan bersama ini dikeluarkan setelah parlemen China menyetujui UU yang awalnya diajukan Kongres Rakyat Nasional (NPC). Tujuannya untuk menindak unjuk rasa besar-besaran massa prodemokrasi yang sudah berlangsung sejak tahun lalu.

Begitu parlemen China meneken UU, AS mengambil tindakan tegas dengan mencabut status khusus yang diberikan terhadap Hong Kong. Dengan demikian Negeri Paman Sam bisa menghentikan semua kerja sama perdagangan serta mencabut hak-hak ekonomi.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan negaranya akan mengubah aturanseputar hak-hak pemegang paspor "British National Overseas" (BNO) jika China meneruskan hukum baru tersebut.

Sebelum Inggris mengembalikan kota itu ke China pada 1997, Kemlu menawarkan status khusus BNO kepada warga Hong Kong sehingga bisa menenangkan mereka yang khawatir tentang masa depan di bawah pemerintahan Beijing.

Pemegang BNO saat ini dapat memasuki Inggris tanpa visa maksinal 6 bulan, serta mendapatkan bantuan konsuler. Meski demikian mereka tidak memiliki hak untuk tinggal permanen di Inggris.

Raab mengatakan, perubahan ini memungkinkan pemegang BNO bisa tinggal sampai 12 bulan.

“Ini akan memberikan jalan menuju (pemberian) kewarganegaraan di masa depan. Jika China melanjutkan jalan ini dan mengimplementasikan undang-undang keamanan nasional, kami akan mengubah status itu, dan kami akan menghapus batas 6 bulan itu," ujarnya.

Berdasarkan data hingga Desember 2019, ada 314.779 pemegang paspor BNO dari populasi sekitar 7,5 juta warga Hong Kong.

Editor : Anton Suhartono