Sikap Indonesia Terkait Memanasnya Situasi di Laut China Selatan

JAKARTA, iNews.id - Situasi Laut China Selatan (LCS) memanas dipicu ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Senin (13/7/2020), menyebut aktivitas China di LCS ilegal.

Indonesia, sebagai salah satu pemain di LCS, kembali menyerukan agar semua pihak menghormati hukum internasional.

Baca Juga

10 Gedung Tertinggi di Dunia pada 2025, Mayoritas Berada di China

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, penghormatan terhadap aturan internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 merupakan kunci yang harus ditegakkan semua pihak, merespons perkembangan yang memprihatinkan di wilayah perairan itu.

“Laut China Selatan yang stabil dan damai adalah harapan setiap negara,” kata Retno, di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Baca Juga

AS Sebut Aktivitas China di LCS Ilegal, Begini Respons Kedubes di Washington

Retno juga menegaskan posisi Indonesia yang jelas dan konsisten mengenai wilayah kedaulatannya di LCS.

Posisi yang diambil Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah sesuai dengan UNCLOS 1982 dan didukung oleh putusan Pengadilan Arbitrase pada 2016.

Baca Juga

Tentara China: Provokasi Militer AS di Laut China Selatan Sia-Sia, Justru Timbulkan Risiko

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya semua negara untuk berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, dan menyeru semua negara untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut,” kata Retno.

Menlu AS Pompeo menyebut upaya China mengeksplorasi sumber daya di perairan itu sebagai tindakan ilegal.

Baca Juga

Dua Kapal Induk AS di Laut China Selatan Dapat Ancaman Rudal dari Militer China

"Kami ingin memperjelas, klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum. Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan lautnya," kata Pompeo.

Pada kesempatan itu Pompeo juga menegaskan dukungan AS kepada negara-negara Asia Tenggara terkait konflik LCS.

Baca Juga

AS dan Jepang Unjuk Kekuatan Militer di Laut China Selatan

"Amerika mendukung sekutu serta mitra kami di Asia Tenggara dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," ujarnya.

Pernyataan Pompeo itu disampaikan menandai ulang tahun keempat keputusan pengadilan yang memenangkan Filipina atas sengketa sembilan garis putus-putus, wilayah LCS yang diklaim China. Salah satu wilayah yang masuk dalam sembilan garis putus-putus itu merupakan kekuasaan Filipina.

Pompeo mengatakan, berdasarkan keputusan pengadilan, China tidak bisa mengklaim kawasan terumbu karang Scarborough dan Spratly, kepulauan tidak berpenghuni yang sangat luas.

Selain itu AS juga menolak klaim China atas perairan sekitar Tepi Vanguard, Vietnam; Lucania Shoals di lepas pantai Malaysia; perairan yang dipertimbangkan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Brunei Darussalam, serta Natuna di Indonesia.

Pompeo mengingatkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut di mana China merupakan salah satu negara yang menandatanganinya.

China mengklaim sebagian besar wilayah LCS dengan mematok sembilan garis putus-putus berdasarkan peta tahun 1940-an.

Editor: Anton Suhartono