Tak Akur dengan Presiden, PM Sri Lanka Tak Tahu soal Peringatan Teror

KOLOMBO, iNews.id - Keretakan hubungan antara presiden dan perdana menteri (PM) Sri Lanka menjadi sorotan publik setelah serangkaian ledakan bom menewaskan 290 orang di negara tersebut. Seorang menteri setempat mengatakan, perdana menteri tak diberi tahu soal pengarahan intelijen sejak dia berselisih dengan presiden.

Delapan bom mengguncang tiga gereja dan empat hotel mewah di Kolombo dan sekitarnya pada Minggu Paskah (21/4). Selain 290 orang meninggal, lebih dari 500 orang lainnya terluka.

Baca Juga

Trump: Saya Tidak Berteman dengan Epstein

Sejak 11 April 2019, intelijen Sri Lanka sudah mengirim peringatan soal kemungkinan akan adanya serangan teroris. Surat peringatan itu dikirim ke kepolisian.

Menurut surat yang dilihat Reuters, gereja-gereja kemungkinan akan diserang oleh kelompok Islamis lokal yang tidak banyak diketahui.

Baca Juga

Sri Lanka Yakin Kelompok Ini Pelaku Serangan Bom Gereja dan Hotel

Namun, Perdana Menteri (PM) Ranil Wickremesinghe belum diberitahu soal laporan intelijen tersebut. Menteri Kesehatan Rajith Senaratne mengatakan peringatan itu sejatinya berasal dari agen intelijen asing yang curiga dengan kelompok National Thowheeth Jama'ath (NTJ) atau Jamaah Tauhid Nasional.

Belum diketahui dengan jelas tindakan apa, jika ada, yang diambil sebagai tanggapan atas informasi intelijen itu.

Baca Juga

AS Peringatkan Kemungkinan Serangan Teror Susulan di Sri Lanka

"Ketika kami bertanya tentang laporan intelijen, perdana menteri tidak mengetahui hal ini," kata Senaratne, yang juga memberi briefing kepada wartawan mengenai pertimbangan kabinet.

Tidak jelas apakah Presiden Maithripala Sirisena mengetahui laporan itu. Namun Dewan Keamanan Sri Lanka—organisasi keamanan tertinggi—dipastikan melaporkan peringatan kepadanya.

Baca Juga

Konflik di Sri Lanka, dari Bentrok Antaragama hingga Krisis Politik

Namun, kata Senaratne, perdana menteri tidak lagi diundang ke pertemuan Dewan Keamanan karena keretakan hubungan dengan presiden.

Presiden Sirisena sedang ke luar negeri ketika para rentetan bom mengguncang Sri Lanka. Kantornya menolak berkomentar.

Baca Juga

Intelijen Asing Endus Kelompok Militan Sri Lanka Rencanakan Pengeboman

"Sebagai pemerintah kami harus mengatakan sangat, sangat menyesal; dan kami harus meminta maaf kepada keluarga dan institusi mereka tentang insiden ini," kata Senaratne, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (23/4/2019).

Presiden Sirisena memecat PM Wickremesinghe pada Oktober lalu karena perbedaan politik. Namun, jabatan Wickremesinghe dipulihkan kembali beberapa pekan kemudian atas perintah Mahkamah Agung.

Hubungan presiden dan perdana menteri belum membaik. Menurut Senaratne, perbedaan mereka ini menunda keputusan pemerintah.

Pada Minggu, ketika presiden melakukan perjalanan ke luar negeri dan negara itu terguncang oleh serangan bom, Wickremesinghe mengadakan pertemuan Dewan Keamanan. Namun, menurut Senaratne, para anggota dewan tersebut tidak muncul.

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kita melihat bahwa Dewan Keamanan menolak datang untuk pertemuan dengan perdana menteri negaranya," katanya.

Pada Senin (22/4), Wickremesinghe menghadiri rapat Dewan Keamanan yang diminta oleh Sirisena setelah kembali dari kunjungan luar negeri. Menurut kantor Wickremesinghe, itu adalah pertemuan pertama dewan dengan perdana menteri sejak krisis politik pecah.

Senaratne melanjutkan, pasukan keamanan menyerbu tempat pelatihan Jamaah Tauhid Nasional. Pemerintah juga percaya ada hubungan jaringan internasional terkait dengan serangan itu.

"Kami tidak berpikir organisasi kecil dapat melakukan semua itu. Kami sekarang sedang menyelidiki dukungan internasional untuk mereka dan hubungan mereka yang lain, bagaimana mereka menghasilkan pelaku bom bunuh diri dan bom seperti itu," katanya.

Editor: Nathania Riris Michico