Tak Terima Acaranya Dibatalkan, Mahathir Tuduh Anwar Ibrahim Langgar UU Federal Malaysia

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perseturuan Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim tampaknya makin meruncing. Mahathir kembali mengaitkan pembatalan aksi Proklamasi Melayu bulan ini dengan kebijakan pemerintahan Anwar Ibrahim yang dianggap seperti diktator.

Dalam tuduhan terbaru, Mahathir menyebut pemerintahan Anwar melanggar Konstitusi Federal Malaysia karena menghentikan acara tersebut.

Pakistan dan Afghanistan di Ambang Perang Terbuka setelah Perundingan Istanbul Gagal

Mahathir sedianya menghadiri unjuk rasa Proklamasi Melayu pada Minggu (19/3/2023), namun penyelenggara terpaksa membatalkan acara karena tidak mendapat tempat. Dua venue yang sudah dipesan untuk acara itu membatalkan secara tiba-tiba.

Di acara tersebut akan diumumkan 12 butir Proklamasi Melayu, di antaranya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mayoritas masyarakat Melayu kehilangan kekuasaan.

Makin Panas! Giliran Najib Razak Sebut Mahathir Mohamad Diktator

Dalam posting-an di Facebook, Senin (27/3/2023), Mahathir mengatakan isi proklamasi tersebut tak sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Malaysia serta Partai Organiasi Nasional Melayu Beratu (UMNO), partai yang juga bagian dari koalisi pemerintahan Anwar.

“Terhalangnya peluncuran (proklamasi) ini berarti pemerintah Anwar menolak Konstitusi Federal dan Konstitusi UMNO. Ketika pemerintah mencegah pihak lain untuk mengumumkan proklamasi, itu mengkhianati janji dalam Konstitusi negara,” kata Mahathir, dikutip dari The Straits Times.

Murka, Mahathir Sebut Anwar Ibrahim Diktator gegara Acaranya Dibatalkan

Menurut pria 97 tahun itu, orang Melayu telah kehilangan segalanya setelah dia mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada 2020. Saat itu Mahathir masih bekerja sama dengan Anwar di bawah koalisi Pakatan Harapan.

Alasan itulah yang melandasi Mahathir untuk menggelar Proklamasi Melayu, di samping guna menyadarkan masyarakat akan persoalan yang mereka hadapi.

Sehari sebelum Proklamasi Melayu digelar, Anwar memerintahkan pihak keamanan untuk mewaspadai kelompok yang bisa memecah belah persatuan atas nama ras dan agama. Bahkan Anwar meyebut seseorang yang telah berkuasa selama 22 tahun ditambah 22 bulan memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya keluarga dan diri sendiri. Sosok yang disebut Anwar tersebut tak lain adalah Mahathir.

Mahathir menjabat perdana menteri Malaysia dua kali, yakni pada periode 1981-2003 dan 2018-2020. Dia berhenti sebagai perdana menteri di kedua periode itu dengan mengundurkan diri. Upaya untuk melanggengkan kekuasaannya melalui Pemilu Malaysia 2022 lalu juga gagal. Mahathir kehilangan kursi parlemen dari Langkawi. Bukan hanya itu, tak ada satu pun politisi dari partainya yang mampu merebut kursi parlemen Dewan Rakyat.

Editor: Anton Suhartono