Taliban Umumkan Perdana Menteri Afghanistan dan Kabinet, Ada yang Masuk Daftar Buruan FBI

KABUL, iNews.id - Taliban mengumumkan susunan pemerintahan baru Afghanistan, Selasa (7/9/2021). Di antara pejabat ada yang dijatuhi sanksi oleh PBB serta masuk dalam daftar buruan Biro Penyelidikan Federal (FBI) Amerika Serikat terkait aktivitas terorisme.

Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada mengatakan, kelompoknya berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

"Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum syariat yang suci," katanya, seraya menyampaikan selamat kepada warga bahwa Afghanistan telah terbebas dari kekuatan asing, dikutip dari Reuters, Rabu (8/9/2021).

Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan beberapa nama pejabat tinggi pemerintahan Afghanistan yang baru dalam konferensi pers di Kabul.

Baca Juga

Rebut Benteng Terakhir Musuh, Taliban: Rakyat Panjshir Itu Saudara-Saudara Kami

1. Perdana Menteri

Taliban menunjuk Hasan Akhund sebagai perdana menteri. Dia diketahui memiliki hubungan dekat dengan pendiri Taliban Mohammed Omar (Mullah Omar), pemimpin Afghanistan saat Taliban berkuasa pada 1996-2001.

Baca Juga

Taliban Ajak Bergabung Eks Pasukan Afghanistan Didikan Amerika

Akhund sempat menjabat menteri luar negeri serta wakil perdana menteri ketika Taliban berkuasa. Dia berada di bawah sanksi PBB atas perannya di pemerintatahan saat itu. Setelah Taliban digulingkan dari pemerintahan, Akhund memimpin dewan pembuat keputusan Taliban, Rehbari Shura.

Baca Juga

Dulu Saling Bunuh, Kini Taliban Ajak Mantan Pasukan Afghanistan Didikan Amerika Bergabung

2. Wakil Perdana Menteri

Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban ditugaskan menjadi wakil perdana menteri.

Jabatan baru Baradar ini mengejutkan beberapa pihak karena dia bertanggung jawab untuk menegosiasikan penarikan pasukan AS saat pembicaraan di Qatar. Baradar juga berperan untuk menampilkan wajah Taliban ke dunia internasional.

Dia menjadi komandan senior Taliban dalam pertempuran melawan pasukan AS dan NATO selama 20 tahun. Baradar pernah ditangkap dan dipenjarakan di Pakistan pada 2010 lalu dibebaskan pada 2018. Setelah itu dia menjabat kepala kantor politik Taliban di Doha.

3. Menteri Dalam Negeri

Sirajuddin Haqqani ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Dia merupakan anak dari pendiri jaringan Haqqani yang masuk dalam daftar kelompok teroris AS. Sirajuddin juga salah satu orang paling dicari FBI atas tuduhan keterlibatan dalam serangan bom bunuh diri serta hubungannya dengan Al Qaeda. Bahkan FBI mengadakan sayembara senilai 10 juta dolar AS untuk menangkapnya.

4. Menteri Pertahanan

Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai menteri pertahanan.

Yaqoob pada 2016, mendapat tugas bertanggung jawab atas komisi militer di 15 dari 34 provinsi Afghanistan. Komisi ini bertanggung jawab untuk mengawasi semua urusan militer Taliban. Selain itu, Yaqoob termasuk dalam dewan Rehbari Syura.

Lebih lanjut Mujahid mengatakan, Taliban juga menunjuk menteri sementara untuk merespons kebutuhan utama rakyat Afghanistan. Beberapa kementerian harus diisi, namun orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tersebut masih dicari.

Taliban juga mendesak warga untuk bersabar dan berjanji bahwa pemerintahan kali ini akan lebih toleran.

Editor: Anton Suhartono