Tegas, Malaysia Tolak Kehadiran Pemimpin Kudeta Myanmar di KTT ASEAN

KUALA LUMPUR, iNews.id – Malaysia menolak kehadiran pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau KTT ASEAN yang berlangsung pada 26-28 Oktober nanti. Penolakan itu ditegaskan negeri jiran jika junta Myanmar gagal menjalankan komitmen untuk rencana perdamaian di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah mengatakan, dia telah diberi tahu mengenai rencana utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, untuk mengunjungi Myanmar pekan depan. Para menlu ASEAN pun mengadakan pertemuan secara virtual pada Jumat (15/10/2021) malam untuk menilai sikap junta militer terhadap proses perdamaian di Myanmar.

Baca Juga

Eropa Temukan Harta Karun Logam Tanah Jarang Terbesar yang Capai 8,8 Juta Ton, tapi...

“Malam ini kami hendak meninjau perincian rencana kunjungan (Erywan Yusof) yang diusulkan. Jika tidak ada kemajuan nyata maka Malaysia tidak ingin jenderal (Min Aung Hlaing) itu mengikuti KTT. Tidak ada kompromi untuk itu,” kata Saifuddin, Jumat kemarin.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Kudeta itu mengakhiri satu dekade pemerintahan demokratis dan memicu serangan balasan yang telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan.

Baca Juga

ASEAN Kemungkinan Tak Undang Myanmar dalam KTT, Ini Sebabnya 

Myanmar telah menjadi salah satu masalah yang paling memecah belah ASEAN sejak negara itu bergabung dengan perhimpunan pada 1997. Kediktatoran militer yang dikecam oleh Barat karena aturan tangan besinya, menguji persatuan ASEAN dan merusak kredibilitas internasionalnya.

Pengecualian Min Aung Hlaing, meskipun tidak secara resmi diakui sebagai pemimpin ASEAN, akan menjadi langkah besar bagi organisasi antarbangsa regional itu yang memiliki kebijakan tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Selama ini, ASEAN telah lama lebih mengedepankan dialog daripada tindakan hukuman.

Baca Juga

ASEAN Kecewa dengan Myanmar, Menlu Retno Marsudi Sebut Tak Ada Kemajuan Berarti

Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN yang diselenggarakan April lalu, Min Aung Hlaing ikut menyetujui implementasi Konsensus Lima Poin. Isi konsensus itu ditujukan untuk membantu Myanmar keluar dari kekacauan yang mematikan sejak militer menggulingkan pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi.

Baca Juga

Menlu Retno Pastikan Indonesia Kirim Bantuan ke Myanmar Bulan Ini

Komitmen tersebut mencakup di antaranya dialog dengan semua pihak, akses kemanusiaan, dan penghentian semua tindakan kekerasan.

Beberapa anggota ASEAN telah menyatakan kekesalannya dengan kegagalan junta untuk mengikuti rencana tersebut. Malaysia, Indonesia, dan Singapura telah memberikan tanda-tanda untuk mengecualikan pemimpin junta dalam KTT ASEAN.

Baca Juga

Konvoi Tentara Myanmar Diserang Bom, Milisi Sipil Semakin Berani

Saifuddin mengatakan, tanpa konsensus dari semua anggota, tidak ada protokol untuk mengecualikan anggota ASEAN.

Namun, dia yakin ada solusi untuk mengatasi isu partisipasi Myanmar dalam KTT ASEAN mendatang.

Sementara itu, Thailand menyuarakan sikap yang lebih bernada damai dengan menyatakan bahwa Thailand memandang Myanmar sebagai anggota keluarga ASEAN.Kementerian Luar Negeri Thailand juga menyebut bahwa kunjungan Erywan adalah langkah pertama yang penting dalam proses membangun kepercayaan dengan tujuan mendorong dialog.

“Kami juga percaya pada kebijaksanaan kolektif semua negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar, untuk mengatasi semua tantangan bersama-sama,” ungkap Kemlu Thailand dalam pernyataannya.

Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun mengatakan, negaranya bakal  mengizinkan kunjungan Erywan Yusof. Akan tetapi, utusan ASEAN itu tidak akan diizinkan bertemu Suu Kyi karena perempuan tersebut sedang didakwa melakukan kejahatan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil