Terima Suap Rp248 Miliar, Mantan Menteri Kehakiman China Dipenjara Seumur Hidup

BEIJING, iNews.id - China menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua dengan penangguhan 2 tahun, demikian laporan media pemerintah China, Kamis (22/9/2022). Dia dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan. Artinya, setelah 2 tahun, hukuman Fu akan diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Fu sempat menjabat wakil kepala Kementerian Keamanan Publik sebelum menjadi Menteri Kehakiman pada 2018. Selama menjabat, dia memimpin banyak penyelidikan kasus korupsi serta menerapkan kebijakan ketat. Kasus paling terkenal yang ditanganinya adalah tuduhan suap melibatkan Zhou Yongkang, mantan pejabat keamanan paling kuat di China modern.

Baca Juga

Politikus yang Dituding sebagai Pengkhianat oleh Trump Ingin Jadi Capres 2028

Pria 67 tahun itu awalnya diselidiki pada 2021 atas tuduhan pelanggaran serius, penyalahgunaan wewenang. Kemudian dia dijerat korupsi atau menerima suap untuk kepentingan pribadi.

Pada Juli lalu, dalam sidang di Pengadilan Rakyat Changchun, Provinsi Jilin, Fu mengaku menerima suap dengan total lebih dari 117 juta yuan atau sekitar Rp248 miliar (kurs saat ini). 

Baca Juga

Vladimir Putin Teken Dekret Kirim 300.000 Pasukan Tambahan ke Ukraina, Begini Reaksi China

Otoritas antirasuah China, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin China, menyelidiki Fu sejak tahun lalu. Saat itu Fu dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum nasional.

Kemudian pada awal tahun ini Fu ditangkap atas tuduhan menerima suap dan melanggar hukum untuk kepentingan pribadi. Dia lalu mengaku berbuat salah dan menyatakan penyesalan.

Baca Juga

Joe Biden Sebut Pasukan AS Siap Bela Taiwan jika Diserang, Begini Komentar China

Dia dipecat dari Partai Komunis China serta jabatan publik karena melanggar disiplin dan aturan partai.

Baca Juga

Kapal Perang AL Rusia dan China Patroli Bersama di Samudera Pasifik, Ada Apa?

Selama persidangan, Fu juga dituduh menggunakan wewenangnya antara 2014 dan 2015, saat itu menjabat direktur Biro Keamanan publik Beijing, untuk menyembunyikan petunjuk tentang dugaan kejahatan yang dilakukan saudaranya.

Presiden Xi Jinping memulai kampanye bersih-bersih korupsi di kalangan aparat keamanan dalam negeri sejak 2020. Dia ingin memastikan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim benar-benar setia, bekerja dengan ikhlas, dan dapat diandalkan.

Aksi bersih-bersih terbaru ini terjadi 3 pekan menjelang Kongres 5 tahunan Partai Komunis China yang agendanya diperkirakan akan mengamankan jabatan Xi Jinping untuk periode ketiga.

Editor: Anton Suhartono