Ternyata Suami Menteri Lingkungan Malaysia Pemilik Perusahaan yang Terlibat Karhutla di Indonesia

Anton Suhartono ยท Rabu, 25 September 2019 - 16:59 WIB
Ternyata Suami Menteri Lingkungan Malaysia Pemilik Perusahaan yang Terlibat Karhutla di Indonesia

Yeo Bee Yin (Foto: The Star)

KUALA LUMPUR, iNews.id - Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia Yeo Bee Yin menjadi sorotan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Suami Yeo merupakan Lee Yeow Seng, CEO IOI Group Bhd, perusahaan yang salah satu unitnya bergerak di bidang perkebunan sawit di Indonesia. IOI Corporation disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam karhutla.

Baca Juga: Kantor PM Malaysia Mahathir Mohamad Berselimut Kabut Asap

Dia pun didesak mundur oleh kalangan oposisi pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan terkait masalah ini, namun menolaknya. Desakan mundur di antaranya disampaikan Ketua Pemuda MCA Nicole Wong.

Yeo menegaskan, dia menyerahkan sepenuhnya pengungkapan kasus perusahaan Malaysia yang terlibat dalam karhutla kepada otoritas di Indonesia.

Baca Juga: Mahathir Minta Jurnalis Tanya Jokowi Kenapa RI Tak Mau Dibantu Padamkan Karhutla

Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu menyelidiki masalah ini dan menindak perusahaan apa pun yang dinyatakan bersalah, tanpa pandang bulu.

“Saya berharap, daripada mengkritik, oposisi dapat memberikan ide konstruktif untuk menyelesaikan masalah serupa di masa depan. Kondisi ini telah terjadi selama puluhan tahun, kami menyambut baik gagasan dari pemerintah atau pihak oposisi," katanya, dikutip dari The Star, Rabu (25/9/2019).

Baca Juga: Mahathir Ancam Perusahaan Malaysia Biang Kerok Kebakaran Hutan di Indonesia

Tak hanya itu, lanjut Yeo, pemerintah sedang menyusun aturan baru yakni Undang-Undang Polusi Lintas Batas di mana warga Malaysia yang menyebabkan polusi di luar negeri bisa diseret ke meja hukum. Dia mengatakan Undang-Undang Polusi Lintas Batas akan berlaku bagi perusahaan maupun individu.

“Kami sedang mempersiapkan kebijakan dan akan membawanya ke Kabinet untuk disetujui. Setelah disetujui, draft akan disiapkan," katanya.

Yeo bahkan akan mendesak Kejaksaan Agung (AGC) untuk mempercepatnya. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mengesahkan UU baru.

Baca Juga: KLHK: Ada 14 Perusahaan Malaysia dan Singapura Terlibat Karhutla di Indonesia

"Kami akan bekerja sama dengan AGC begitu kami menerima persetujuan dari Kabinet," katanya.

Ada empat perusahaan Malaysia yang disalahkan karena menyebabkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka menggunakan metode tebang dan bakar untuk membuka lahan.


Editor : Anton Suhartono