Tersandung Kasus Pelecehan Seksual, PM Malaysia Anwar Ibrahim Ajukan Kekebalan Hukum

KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengajukan permohonan kekebalan hukum selama menjabat, namun ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Pengajuan tersebut terkait gugatan perdata pelecehan seksual yang ditujukan kepadanya.

Oleh karena itu, sidang kasus pelecehan akan dilanjutkan pada 16 Juni mendatang.

Baca Juga

Pastor Manuel Musallam: Rencana AS untuk Gaza akan Gagal, Perlawanan Palestina Tak akan Dilucuti

Pengadilan Tinggi menolak permohonan Anwar untuk merujuk delapan pertanyaan konstitusional ke Pengadilan Federal. Namun Hakim Pengadilan Tinggi Roz Mawar Rozain memutuskan, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memerlukan rujukan konstitusional sehingga gugatan bisa dilanjutkan melalui proses perdata biasa.

"Dari perspektif peradilan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tampaknya tidak memenuhi ambang batas kontroversi konstitusional yang sebenarnya," kata Roz, seperti dikutip dari The Straits Times, Kamis (5/6/2025). 

Baca Juga

Anwar Ibrahim Telepon Prabowo hingga Bongbong Marcos, Bahas Tarif Trump

"Tidak ada kekebalan konstitusional atau hukum yang diberikan kepada perdana menteri saat menjabat terkait tindakan pribadi sebelum menjabat," ujarnya, menegaskan.

Menanggapi keputusan tersebut, Anwar menegaskan permohonannya itu bukan untuk kepentingan pribadi semata, apalagi menghindari pemeriksaan hukum. Dia beralasan permohonan tersebut menyangkut integritas sistem ketatanegaraan serta kebutuhan untuk memastikan bahwa jabatan publik tinggi terlindungi dari litigasi yang mungkin dilakukan dengan motif politik atau mengganggu kelembagaan.

Baca Juga

8 Relawan Lembaga Kemanusiaan Malaysia Gugur Dibom Israel, PM Anwar Ibrahim Murka