Tragedi Halloween Itaewon Tewaskan 159 Orang, Menteri Korsel Lolos dari Pemakzulan

SEOUL, iNews.id - Pengadilan tinggi Korea Selatan (Korsel) membatalkan pemakzulan terhadap Menteri Dalam Negeri Lee Sang Min oleh parlemen. Lee dituduh bertanggung jawab atas tewasnya 159 orang dalam tragedi Halloween di Itaewon pada 31 Oktober 2022.

Dia dianggap gagal dalam merespons dengan cepat lonjakan massa ke pusat perayaan Halloween di Itaewon saat itu. Sebagian besar korban adalah remaja dan kalangan berusia 20 tahunan.

Baca Juga

Proyek Kereta Israel-UEA Berlanjut Seiring Perang di Gaza

Ribuan orang memenuhi gang sempit Itaweon, distrik kehidupan malam tempat nongkrong anak muda serta ekspatriat, hingga terjadi kericuhan menyebabkan banyak korban terimpit dan terinjak-injak.

"Insiden tragedi ini tidak disebabkan dan diperburuk oleh satu penyebab atau orang," kata Lee Jong Seok, hakim pengadilan yang memutus perkara, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (25/7/2023).

Baca Juga

Hukum Tak Pandang Bulu! Mertua Presiden Korsel Ditahan gara-gara Kasus Pemalsuan Dokumen

Dia menambahkan, beberapa institusi pemerintah tidak mampu untuk merespons bencana skala besar secara terpadu.

Pengadilan menyebut, Lee memang membuat pernyataan yang tidak pantas, namun itu tak bisa dijadikan dasar untuk memakzulkannya. Selain itu Lee dianggap tak mengabaikan tugasnya saat kejadian.

Baca Juga

Kapal Selam Rudal Nuklir AS Merapat ke Korsel untuk Pertama Kali, Peringatan bagi Korut

Keputusan pengadilan tinggi itu memicu kemarahan dan kekecewaan kerabat para korban tragedi Halloween Itaewon.

Beberapa kerabat korban yang menghadiri sidang menangis mendengar putusan tersebut. Dua perempuan yang anaknya tewas dalam tragedi Halloween pingsan sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Baca Juga

Presiden Korsel Geram 40 Warganya Tewas akibat Banjir, Rombak Sistem Tanggap Darurat

Anggota parlemen Korsel yang didominasi kubu oposisi pada Februari lalu sepakat akan menggelar sidang pemakzulan Lee. Sang menteri enggan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga parlemen memutuskan untuk memberhentikannya secara paksa.