Turki Tegaskan Berada di Pihak Azerbaijan untuk Merebut Kembali Nagorno-Karabakh

Selasa, 13 Oktober 2020 - 05:15:00 WIB

Kompleks pertokoan yang hancur di Karabakh akibat pertempuran yang melibatkan pasukan separatis Armenia dan Tentara Azerbaijan. (Foto: AFP)

ISTANBUL, iNews.id – Turki menegaskan berada di pihak Azerbaijan untuk merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh. Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, pun mendesak Menhan Rusia, Sergey Shoigu, untuk meyakinkan Armenia agar menarik diri dari wilayah yang disengketakan itu.

Nagorno-Karabakh adalah milik Azerbaijan. Wilayah itu dilanda konflik bersenjata yang melibatkan kelompok separatis Armenia, sejak dua pekan lalu.

Kesepakatan Tercapai, Otoritas Palestina dan Tim Uni Eropa Kelola Penyeberangan Rafah

Gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan gagal dilaksanakan lantaran pasukan dari kedua belah pihak kembali bertempur pada Minggu (11/20/2020) dan Senin (12/10/2020). Nagorno-Karabakh adalah wilayah Azerbaijan yang memisahkan diri dan dikendalikan oleh orang-orang Armenia sejak perang pada 1990-an. Akan tetapi, kemerdekaan wilayah itu tidak diakui oleh negara-negara lain.

Saat berkomunikasi lewat telepon, Akar mengatakan kepada Shoigu tentang perlunya Armenia mengakhiri serangan dan menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh. “Azerbaijan tidak akan menunggu 30 tahun lagi untuk sebuah solusi. Turki ada di pihak Azerbaijan dalam upayanya untuk merebut kembali tanah sendiri,” ucap Akar, dikutip AFP, Senin (12/10/2020).

Turki Minta Rusia Tekan Armenia agar Patuhi Gencatan Senjata di Nagorno-Karabakh

Di bawah gencatan senjata yang dinegosiasikan di Moskow, Rusia, Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk menghentikan permusuhan dan saling menukar tahanan dan korban tewas dalam pertempuran selama dua pekan kemarin. Pejabat Azerbaijan berkeras bahwa gencatan senjata itu hanya bersifat sementara. Mereka tidak akan menghentikan kampanye militer untuk mengembalikan Nagorno-Karabakh ke dalam pangkuan Azerbaijan.

Turki pada akhir pekan lalu memuji gencatan senjata kedua negara sebagai langkah pertama yang penting. Akan tetapi, negara pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan itu menyatakan, langkah tersebut tidak akan menggantikan solusi yang bertahan lama.