Visa Pejabat Hadiri Sidang Umum PBB Ditolak AS, Palestina Akan Balas

NEW YORK, iNews.id - Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB Riyad Mansour menegaskan pemerintahannya akan membalas keputusan Amerika Serikat (AS) menolak memberikan visa kepada para pejabat Pemerintah Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB bulan depan.

Menurut Mansour, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, berdasarkan rencana awal, akan menghadiri Sidang Umum PBB, termasuk pertemuan khusus membahas hak-hak Palestina yang digelar pada 22 September. Namun dia belum bisa memastikan apakah Abbas tetap akan hadir atau tidak setelah keputusan AS tersebut.

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Departemen Luar Negeri AS tidak merilis siapa-siapa pejabat yang ditolak maupun dicabut visanya.

"Kami akan melihat secara pasti apa arti dan bagaimana penerapannya bagi delegasi kami, dan kami akan membalas sebagaimana mestinya," ujar Mansour, seperti dikutip dari Al Jazeera Sabtu (30/8/2025).

Baca Juga

Surat Panas Macron ke Netanyahu: Akui Palestina, Tolak Tekanan Israel

Istana Kepresidenan Otoritas Palestina, seperti dilaporkan kantor berita Wafa, mengungkapkan penyesalan dan keterkejutan mendalam atas keputusan AS tersebut.

PA mendesak pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan itu, seraya menegaskan kembali komitmen penuh Palestina terhadap hukum internasional, resolusi PBB, dan kewajiban terhadap perdamaian.

Baca Juga

Menlu Belanda Mundur demi Bela Palestina, Pemerintahan PM Dick Schoof Terancam Bubar

Sebelumnya Deplu AS menjelaskan alasan penolakan dan pencabutan visa, yakni menuduh PA merusak prospek perdamaian dengan Israel.

“Pemerintahan Trump telah menegaskan, demi kepentingan keamanan nasional, kami harus meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen, dan atas perusakan prospek perdamaian,” bunyi pernyataan Deplu AS. 

Baca Juga

Rusia Guyur Palestina dengan Bantuan meski Sedang Perang: Uang, Gandum hingga Kesehatan 

Pernyataan Deplu juga mengungkap, para anggota PLO dan PA harus secara konsisten menolak terorisme, merujuk pada serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Baca Juga

Kejam! Israel Tembak Mati Mantan Pemain Basket Palestina saat Antre Makanan di Gaza

Pernyataan tersebut juga menuduh PA berupaya menghindari negosiasi dengan mengajukan tuntutan terhadap Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) serta Mahkamah Internasional atas tuduhan pelanggaran di Tepi Barat dan Jalu Gaza, yang oleh para ahli PBB disebut sebagai genosida.

Sebagai negara tuan rumah Sidang Umum PBB, AS seharusnya memberi visa kepada perwakilan negara anggota PBB untuk hadir. Begitu PBB berdiri pada 1947 dan berkantor pusat di New York, disepakati bahwa kebijakan imigrasi AS tidak akan memengaruhi orang-orang yang ingin berkunjung ke markas besar untuk urusan resmi.

AS telah menolak visa beberapa pejabat di masa lalu, termasuk Ketua PLO Yasser Arafat untuk mengunjungi Markas Besar PBB pada 1988. Penolakan itu mendorong Sidang Umum PBB untuk diselenggarakan di Jenewa, Swiss.

AS juga pernah menolak visa Presiden Sudan Omar Al Bashir pada 2013 dengan alasan dia sedang diburu ICC. Ironisnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga diburu oleh ICC saat ini, namun dia diperkirakan tetap akan datang ke Sidang Umum PBB.

Editor: Anton Suhartono