Waduh, Pejabat Keamanan Nasional Rusia Sebut Potensi Perang Nuklir Selalu Ada

MOSKOW, iNews.id - Mantan Presiden Rusia yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Dmitry Medvedev menegaskan ancaman perang nuklir selalu ada, meski tak seorang pun menginginkannya. Untuk menghindari potensi konflik, Medvedev mendesak semua pihak menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab.

"Tidak ada yang menginginkan perang, apalagi perang nuklir, yang merupakan ancaman bagi eksistensi peradaban manusia. Dalam pengertian ini, mungkin agak sinis, meski demikian para analis yang mengatakan pengembangan senjata nuklir telah mencegah sebagian besar konflik di abad ke-20 dan 21 benar. Itu benar. Faktanya, itulah yang terjadi," kata Medvedev, menjawab pertanyaan Sputnik mengenai kemungkinan perang nuklir antara Rusia dan NATO.

Baca Juga

Pangeran Palsu Arab Saudi Sukses Menyusup ke Elite Politik Lebanon Bertahun-tahun, Kok Bisa?

"Jadi jelas bahwa ancaman itu selalu ada," tutur orang dekat Presiden Vladimir Putin itu menambahkan.

Dia menegaskan senjata nuklir NATO bisa saja ditargetkan ke fasilitas di Rusia, sementara hulu ledak nuklir Rusia ditujukan pada target di Eropa dan Amerika Serikat (AS). 

Baca Juga

Joe Biden Bandingkan Invasi Rusia dengan Tragedi Tiananmen, Sebut Putin Penjahat Perang

Oleh karena itu, lanjut Medvedev, semua pihak terkait perlu menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab agar tidak kebablasan.

Baca Juga

Beredar Video Veteran Angkatan Darat AS Ikut Perang di Ukraina, Klaim Hancurkan Tank Rusia

Dia melanjutkan, krisis saat ini lebih parah dibandingkan Perang Dingin. Penyebabnya, saat itu negara-negara rekan Rusia tidak membawa situasi ke titik didih yakni dengan tidak menjatuhkan sanksi terhadap industri, pertanian, maupun individu.

Lebih lanjut Medvedev menegaskan, kepemimpinan Rusia bisa saja mengambil sikap tidak bertanggung jawab memicu penarikan diri dari perjanjian kontrol senjata nuklir New START (Traktat Pengurangan Senjata Strategis) yang diteken dengan AS. Pasalnya orang-orang yang menandatangani perjanjian itu sekarang masuk dalam daftar sanksi Barat. 

Baca Juga

AS Terus Umbar Sanksi ke Rusia, Incar Perusahaan Pemasok Alat Pertahanan

Putin pada tahun lalu mengusulkan untuk memperpanjang perjanjian New START setahun. Perjanjian ini diteken pada 2010 untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis, rudal, dan pengebom kedua negara. Jika New START tak diperpanjang bisa memicu perlombaan senjata AS dan Rusia.

Editor: Anton Suhartono