Wapres AS Tegaskan Tak Setuju jika Ada Rencana Paksa Relokasi Warga Gaza

NEW YORK, iNews.id - Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat harus tetap mendapatkan haknya dan tidak boleh direlokasi paksa. Dia menyebut semua rakyat Palestina harus dipimpin satu pemerintahan.

Melansir dari Al Arabiya, Minggu (3/12/2023), Harris menegaskan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza atau Tepi Barat, pengepungan Gaza, atau perubahan batas Gaza tidak akan ditolerir.

Baca Juga

Ganjal Mamdani, Wali Kota New York City Eric Adams Teken Perintah Larangan Boikot Israel

Dia juga mengatakan setelah perang berakhir, upaya untuk membangun kembali harus dibagung secara bersama-sama.

Otoritas Palestina dari oraganisasi Fatah yang didukung oleh Barat menguasai sebagian Tepi Barat yang diduduki. Hamas menguasai Gaza pada 2007.

Baca Juga

61 Jurnalis Gugur dalam Konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober

Pejabat AS telah membahas penguatan Otoritas Palestina agar dapat meluaskan cakupannya untuk mencakup Gaza, tetapi belum ada rencana yang pasti disepakati.

Beberapa pejabat AS secara pribadi telah menyatakan keraguan tentang kemampuan Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza pasca-perang. 

Baca Juga

Peserta Aksi Kemanusiaan untuk Palestina Mulai Berdatangan ke Monas dan Masjid Istiqlal

Sebelumnya, Hamas menegaskan tidak akan ada gencatan senjata kemanusiaan yang baru selama Israel terus membombardir Jalur Gaza, Palestina. Ini menandakan pertempuran masih akan berlangsung sampai waktu yang tidak jelas.

Wakil Kepala Biro Politik Hamas Saleh Al Arouri mengatakan tidak akan ada pertukaran tawanan selama Israel terus menyerang Gaza.

“Saat ini tidak ada negosiasi mengenai gencatan senjata. Tidak akan ada pertukaran tahanan sampai agresi berakhir dan ada gencatan senjata yang komprehensif dan definitif,” ujarnya, kepada Al Jazeera.

Al Arouri kembali mengulangi pernyataan bahwa tak ada lagi tawanan sipil perempuan dan anak-anak Israel di Gaza. Semua telah dipulangkan saat gencatan senjata selama 7 hari.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq