4 Anggota Polsek Tanah Abang Disanksi Patsus Buntut 16 Tahanan Kabur

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak empat anggota Polsek Tanah Abang disanksi penempatan khusus (patsus) selama 14 hari. Sanksi itu dijatuhkan buntut 16 tahanan kabur.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan keputusan tersebut dikuatkan dengan keterangan para tahanan yang telah ditangkap kembali.

Baca Juga

Trump Perluas Larangan Perjalanan AS hingga Mencakup Suriah dan Palestina

"Oleh karena itu mulai hari ini Jumat, 23 Februari 2024, Tim Audit Internal yang dipimpin Wakapolres Jakpus memberikan sanksi tegas berupa penempatan khusus dalam rangka pemeriksaan selama 14 hari," kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024)

Dia mengatakan, keempat anggota Polsek Tanah Abang yang lalai itu akan ditempatkan di patsus selama 14 hari untuk menjalani sidang disiplin.

Baca Juga

Siasat 16 Tahanan Polsek Tanah Abang Kelabui Petugas, Gergaji Teralis Sambil Nyanyi

"Istilahnya patsus, penempatan khusus," ucap Susatyo.

Berikut empat anggota Polsek Tanah Abang yang disanksi patsus.

Baca Juga

Sosok Rizki Amelia, Perempuan di Balik Geger 16 Tahanan Kabur dari Polsek Tanah Abang

1. Aiptu ST, jabatan Katim Jaga Tahanan, perbuatan kelalaian tidak melaksanakan tugas sesuai SOP.

2. Brigadir MS, jabatan anggota jaga tahanan, perbuatan kelalaian tidak melaksanakan tugas sesuai SOP.

Baca Juga

16 Tahanan Polsek Tanah Abang Butuh Waktu 3 Minggu Gergaji Teralis Besi sebelum Kabur

3. Brigadir SY, jabatan anggota jaga tahanan, perbuatan kelalaian mengizinkan masuk tersangka RA di luar jam besuk sehingga gergaji berhasil diselundupkan masuk ke ruang tahanan.

4. Aiptu SP, jabatan Ps Kaur Tahti, perbuatan kelalaian tidak melaksanakan tugas tanggung jawabnya terhadap kondisi tahanan.

Baca Juga

8 Tahanan Kabur dari Polsek Tanah Abang Ditangkap, 6 Masih Buron

"Terhadap keempat anggota tersebut melanggar Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi Polri dan akan disidang melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan ancaman sanksi etika dan sanksi administrasi," ujar Susatyo.

Editor: Rizky Agustian