Anggaran KJP dan KJMU 2024 Jauh Berkurang, DPRD DKI Segera Rapat dengan Disdik

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada 2024 berkurang drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Komisi E nantinya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencari solusi dari polemik tersebut.

"Jadi begini Komisi E akan RDP Kamis pekan depan untuk melihat terkait anggarannya yang terbatas tahun 2024 jauh lebih rendah," ujar Iman, Kamis (7/3/2024).

Baca Juga

Abaikan Palestina, Kazakhstan Gabung dengan Perjanjian Abraham

Ia menjelaskan besaran anggaran yang dialokasikan baik untuk tahun ini maupun tahun lalu.

"Anggaran Rp180 miliar tahun 2024 sedangkan tahun lalu (2023) Rp360 miliar. Berkurang setengahnya," katanya. 

Baca Juga

Pemprov DKI: Data Penerima KJP Plus dan KJMU Diverifikasi Setiap 6 Bulan agar Tepat Sasaran

Iman menjelaskan besaran anggaran untuk KJP Plus dan KJMU tahun ini berkurang lebih 45 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Langkah Pemprov DKI untuk mengambil penerima manfaat berdasarkan rangking berdasarkan desil kemiskinan akan menjadi pembahasan khusus di RDP pekan depan.

Baca Juga

5 Fakta KJP Plus dan KJMU Dicabut, Nomor 4 Ungkap Biang Masalah

"Nanti akan rapat dengan dinas pendidikan minta anggaran tambahan ke dalam anggaran perubahan karena banyak orang tidak dapat KJMU. Sebaiknya tidak usah kasih KJMU ke penerima baru, tetapi yang lama pertahankan supaya tidak putus sekolah. Nanti kongkritnya saat RDP. Hasilnya kita akan rapat dengan Bappeda agar ada perubahan anggaran," katanya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti menjelaskan saat ini Pemprov DKI jakarta sedang terus melakukan ketepatan sasaran bagi semua penerima bantuan sosial 

"Jadi tidak hanya bansos di bidang pendidikan. Jadi kita memastikan bahwa memang yang berhak, yang memang harusnya semestinya menerima. Untuk masalah biaya anggaran tentu disesuaikan dengan berapa yang terindikasi dengan tepat sasaran," kata Widyastuti, Rabu (6/3/2024).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq