PKS Soroti Polemik KJP dan KJMU, Sebut Jakarta Alami Kemunduran usai Ditinggal Anies

JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD DKI Jakarta menyoroti polemik Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mereka menilai pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalami kemunduran usai Anies Baswedan tak lagi menjabat gubernur.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Thamrin mengatakan polemik tersebut menjadi bukti kurangnya sinkronisasi kebijakan dan lemahnya komunikasi publik pemerintah. 

Baca Juga

Mengapa 67% Orang Yahudi Dukung Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York City?

“Di masa sulit seperti ini harga-harga kebutuhan pokok sedang naik, mekanisme yang terkesan tertutup dalam penentuan kriteria dan desil bagi siswa dan mahasiswa yang mendapatkan KJP dan KJMU khususnya di Jakarta membuat kita semua bertanya dan kesal, karena banyaknya pembatalan kepada siswa dan mahasiswa yang sebelumnya dapat, apalagi ada dalam satu keluarga, di mana ada anak yang dapat dan ada anak yang tidak dapat,” ujar Thamrin, Kamis (7/3/2024).

Thamrin menambahkan, pembatalan status dapat terjadi bila mahasiswa melanggar larangan KJMU. Dirinya menyayangkan minimnya sosialisasi bahwa penerima lanjutan harus melakukan input data kembali.

Baca Juga

DPRD DKI Ungkap Anggaran Pendidikan Dipotong Biang Masalah KJP Plus dan KJMU Dicabut

“Ini sudah menjadi polemik, kami bersyukur jika ini kembali normal, dan ini menambah keyakinan kita sekaligus mengonfirmasi apa yang dikeluhkan masyarakat, bahwa sepeninggal Gubernur Anies, Jakarta mengalami kemunduran dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan,” kata Thamrin.

Sebelumnya, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui ada pengurangan penerima bantuan sosial pendidikan KJP Plus dan KJMU.