Anggota TGUPP Tak Dibatasi, PDIP Khawatir Pembangunan DKI Terhambat

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merubah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Namun, dalam pergub baru tersebut ada sejumlah perbedaan salah satunya mengenai jumlah anggota yang tak lagi dibatasi jumlahnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengaku khawatir terkait pergub tersebut. Dengan jumlah anggota yang bertambah, dikhawatirkan menghambat pembangunan Ibu Kota.

Baca Juga

Partai Demokrat Kuasai Pemilu Lokal 2025, Rakyat AS Mulai Melawan Trump?

"Tetapi kalau jumlahnya lebih banyak kami khawatirkan menghambat percepatan pembangunan DKI, kalau sampai orang ratusan masuk jadi tambah buruk bukan tambah cepat," katanya saat dihubungi Senin (12/3/2019).

Dia tidak mempersoalkan ihwal pembayaran gaji dari TGUPP tersebut. Namun, menurut dia jumlah keanggotaan yang tak dibatasi dianggap tak terlalu bermanfaat.

Baca Juga

Anies soal Perusahaan Bir: Jakarta Butuh Air Bersih, Bukan Alkohol

"Sebenarnya kalau bicara sesuai kemampuan keuangan, Jakarta sangat mampu. Jadi kalau menambah 100 pun bisa dikasih kalau hanya itu. Padahal kan kita harus bicara juga bahwa bukan hanya sekadar kemampuan keuangan daerah tetapi bagaimana asas manfaat untuk proses pembangunan ini," tutur Gembong.

Selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, dia mengaku, DPRD tak pernah diberikan laporan mengenai hasil dari kinerja TGUPP tersebut. Walaupun memang tidak ada wewenang DPRD untuk mendapatkan laporan hasil TGUPP.

Baca Juga

Gerindra: Lepas Saham PT Delta, Pemprov DKI Setop Produksi Dosa

Selain soal jumlah, Gombong juga menyoroti soal gaji anggota TGUPP yang berasal anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Menurut dia, karena berdasarkan APBD, sudah selayaknya dipertanggungjawabkan.

Jika Pemprov saja tidak tahu apa-apa, Gembong ragu efisiensi anggaran tidak digunakan dengan baik. "Karena APBD itu duit rakyat, ketika digunakan harus ada pertanggung jawaban ke DPRD gitu. Walaupun sekali lagi, mereka bertanggung jawab langsung ke Gubernur," tutur Gembong.