Anies Sebut Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Rp100 Triliun per Tahun

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 trilun per tahun. Dia mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kerugian Rp65 triliun dalam rapat terbatas terkait tata kelola transportasi di Jabodetabek, Selasa (8/1/2019).

“Kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar. Angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden (Jusuf Kalla). Kami juga angkanya sama, yaitu Rp100 triliun, bukan Rp65 triliun lagi,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/1/2018).

Pecahkan Rekor, Telur Faberge yang Dibuat untuk Tsar Rusia Terakhir Terjual Rp503 Miliar

Menurut dia, salah satu penyebab sulitnya mengatur kemacetan lalu lintas karena kewenangan untuk saling integrasi antar daerah saat ini terpecah-pecah dan tidak satu komando. Untuk itu, ke depan harus ada kerja sama dan saling dukung antara daerah satu dengan daerah lain.

“Jadi arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI. Beberapa kali DKI ditanya kesiapannya dan kita siap. Jakarta siap dan kita akan bisa untuk melakukan ini di DKI. Nanti mengembangkannya mudah,” ujar dia.

Tak hanya integrasi antar moda transportasi umum, Anies juga mengusulkan untuk mematok tarif parkir murah bagi kendaraan pribadi yang parkir lokasi yang disediakan di Stasiun dekat Light Rapid Transit (LRT) maupun Mass Rapid Transit (MRT).

“Lalu lintas juga sama, rute rute lalu lintas ini kita masih mengasumsikan kemudahan bagi pengguna kendaraan pribadi. Rute-rute lalu lintas kita tidak bisa leluasa mengatur jalan-jalan utama, itu tidak berada dikewenangan DKI. Dalam urusan transport ini, Presiden melihat pentingnya DKI menjadi leading party, pihak yang mengkoordinir,” tutur dia.

Anies mengungkapkan hingga saat ini tingkat keterjangkauan Bus Rapid Transit (BRT) di Jakarta baru 23 persen. Artinya masyarakat masih sangat minim untuk mendapatkan pelayanan transportasi umum dari tempat tinggalnya.

“Jadi kalau kita lihat nanti rencana induknya harus bisa mengcover lebih dari 90 persen wilayah. Dari situ kemudian kita bisa melakukan penambahan armada dan lain-lain,” ujar dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan, rancangan tata kelola transportasi akan diselesaikan segera selambat-lambatnya akhir Januari 2019.

“Minggu pertama, kedua Januari harusnya. Akhir Januari sudah selesai,” kata Anies.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto