Arahan Presiden Jokowi soal Penanganan Polusi Udara di Jakarta: Harus Berbasis Kesehatan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar penanganan polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus berbasis kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Siti menjelaskan Presiden Jokowi meminta agar semua pihak terkait fokus pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara dengan basis kesehatan. 

Baca Juga

Al-Shabaab Jadi Musuh Terbaru Israel Gara-gara Akui Negara Somaliland

"Jadi cara-cara penyelesaian harus berdasar atau basis kesehatan. Semua kementerian dan lembaga diminta tegas dalam langkah, dalam kebijakan, dan dalam operasi lapangan,” ucap di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Pada kesempatan itu, Siti melaporkan kepada Presiden Jokowi jika pencemaran udara di Jabodetabek sebagian besar yakni 44 persen dari kendaraan, 34 persen dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan sisanya dari rumah tangga, pembakaran serta lain-lain.

Baca Juga

Polusi Belum Membaik, Ini Langkah Pemprov DKI Jakarta

“Tadi dikonfirmasi kembali oleh Pak Presiden,” kata Siti.

Lebih lanjut, Siti mengatakan Kementerian LHK juga melakukan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran, terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain. Dia juga mengimbau agar uji untuk emisi kendaraan harus ketat.

Selain itu, Siti juga membahas tentang teknik modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek bersama Presiden.

“Tetapi perlu dipahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya dan ketentuan klimatologi. Dan ini diperkuat sesuai kondisi yang ada,” ucapnya.

Siti mengatakan operasional untuk mengatasi polusi udara di Jakarta berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Secara keseluruhan koordinasi operasional dipimpin Menko Marinves. Pak Presiden menegaskan untuk bisa dilakukan penanaman pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta di gedung-gedung atau di teras gedung yang besar. Kalau perlu tanam sebanyaknya, jarak tanamnya diatur,” katanya.

Editor: Rizal Bomantama