DPRD DKI Siapkan Penguatan Kebijakan Pro Buruh, Fokus Upah dan Perlindungan

“Kami menemukan pola kerja kontrak berulang dan outsourcing yang dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap buruh. Ini bukan lagi kasus sporadis, tapi sudah menjadi pola yang harus dihentikan," ujarnya.

Baca Juga

Demo May Day di DPR Berakhir, Massa Buruh dan Mahasiswa Bubarkan Diri

Selain itu, dia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pekerja yang membuat pelanggaran ketenagakerjaan kerap berulang tanpa sanksi tegas, terutama para pekerja informal di Jakarta yang semakin besar namun belum diimbangi regulasi memadai.

"Kalau pengawasan lemah, perusahaan akan terus mencari celah. Buruh yang akhirnya menanggung risiko, dari jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial," ucap Yuke.

Baca Juga

Momen Langka May Day di DPR, Buruh Main Bola Bareng Polisi di Tengah Demo

"Pekerja platform digital, kurir, hingga pekerja lepas menjadi tulang punggung ekonomi kota, tapi perlindungannya masih abu-abu. Ini ironi yang harus segera diselesaikan," sambungnya.

Sebagai langkah konkret, Yuke menegaskan DPRD DKI Jakarta akan mendorong pengetatan regulasi dan pengawasan. Pihaknya juga akan menyiapkan kebijakan yang lebih progresif.

Baca Juga

Prabowo Panggil Bos Danantara ke Istana usai Hadiri May Day di Monas, Bahas Apa?